Taiwan Batal Hadir di Pertemuan WTO untuk Jaga Martabat Negara

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengungkapkan bahwa perselisihan dengan Kamerun sudah bermula sejak November 2024. Saat itu, misi permanen Taiwan berulang kali berupaya mengatur pertemuan logistik dengan pihak Kamerun untuk kelancaran Konferensi Tingkat Menteri ke-14 (MC14). Namun, upaya tersebut terus diabaikan hingga muncul dokumen pra-pendaftaran pada 21 Februari 2026 yang secara keliru menyebut kebangsaan delegasi mereka sebagai "Taiwan, Provinsi China".

Kondisi semakin memburuk saat dokumen pengecualian visa baru dikirimkan pada Jumat malam (20/3/2026), melampaui tenggat waktu yang disarankan Direktur Jenderal WTO. Dokumen tersebut juga mengandung kesalahan data yang fatal. Hampir seluruh anggota delegasi, yang terdiri dari sepuluh pria dan delapan wanita, seluruhnya ditulis sebagai perempuan. Selain itu, banyak nama anggota delegasi yang salah eja dalam alfabet Latin.

"Anggota delegasi kami bisa saja terhambat saat masuk ke Kamerun karena dokumen yang penuh informasi tidak benar. Demi menjaga martabat bangsa, kami terpaksa memilih untuk tidak hadir," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, dilansir Focus Taiwan.

Ketegangan ini dinilai sebagai kegagalan pemerintah Kamerun dalam memenuhi kewajiban internasional sebagai tuan rumah. Seharusnya, negara penyelenggara menjamin perlakuan setara dan akses tanpa hambatan bagi seluruh anggota organisasi tanpa memandang pilihan politik negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Taiwan akhirnya melayangkan protes keras kepada Sekretariat WTO. Mereka mengecam tindakan Kamerun yang dianggap tunduk pada tekanan diplomatik Beijing untuk menghapus eksistensi politik Taiwan melalui manipulasi prosedur birokrasi dan protokol internasional.

Taiwan menegaskan kembali bahwa status keanggotaan mereka di WTO sejak tahun 2002 adalah sebagai "Wilayah Pabean Terpisah dari Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu". Secara hukum, status ini bersifat mandiri dan tidak berada di bawah anggota mana pun. Oleh karena itu, penggunaan label "provinsi" oleh Kamerun dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip dasar organisasi perdagangan dunia tersebut.

Keputusan untuk menarik diri dari konferensi di Yaoundé, Kamerun, merupakan langkah berani untuk melindungi status hukum mereka. Taiwan menilai bahwa menerima dokumen perjalanan dengan identitas yang salah akan menjadi preseden buruk yang dapat mengancam hak partisipasi mereka di berbagai forum internasional lainnya di masa depan.

Upaya Taiwan untuk mencari keadilan ini sebenarnya telah mendapat dukungan moral dan diplomatik dari mitra strategis seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Kedua negara tersebut sempat melakukan intervensi melalui Sekretariat WTO di Jenewa. Namun, upaya kolaborasi itu gagal melunakkan posisi Kamerun yang lebih memprioritaskan aliansi politiknya dengan China daripada mematuhi aturan organisasi internasional.

China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri di Beijing memberikan tanggapan tajam terkait keputusan Taiwan. China menuduh otoritas Taiwan melakukan manipulasi politik untuk mencari pengakuan kemerdekaan melalui forum perdagangan internasional. Beijing menegaskan bahwa prinsip "Satu China" adalah dasar yang tidak bisa ditawar bagi wilayah mana pun untuk ikut serta dalam organisasi global. Mereka mendukung penuh langkah Kamerun yang dianggap sudah bertindak sesuai dengan aturan internasional mengenai kedaulatan wilayah China.

"Pemerintah Taiwan menggunakan isu pertemuan ini untuk mencari keuntungan politik, dan itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Upaya mereka untuk mencari kemerdekaan pasti akan gagal dan hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dilansir Channel News Asia.

Hingga saat ini, WTO memilih untuk tidak memberikan komentar resmi terkait perselisihan visa tersebut. Sementara itu, Taiwan mendesak agar kejadian di Yaoundé tidak menjadi contoh bagi tuan rumah pertemuan tingkat menteri berikutnya. Hal ini dilakukan demi menjaga semangat kerja sama internasional agar tetap bersih dari agenda politik negara tertentu.