Jakarta, IDN Times - Taiwan telah mengumumkan bahwa pihaknya akan melonggarkan pembatasan impor pada produk makanan Jepang, yang diberlakukan setelah kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi pada 2011.
Langkah tersebut mengizinkan impor semua makanan yang diproduksi dan didistribusikan di Jepang. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Taiwan pada Rabu (25/9/2024), dilansir NHK News.
Keputusan itu diambil setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Taiwan meminta rancangan amandemen peraturan menjalani periode pratinjau 60 hari, guna mengumpulkan pendapat publik.
"Kami yakin ini adalah langkah optimis yang akan membantu upaya rekonstruksi di daerah bencana," kata Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Tetsushi Sakamoto, dikutip dari Kyodo News.
Pada Februari 2022, pihaknya telah mencabut larangan terhadap sebagian besar produk makanan. Namun, pembatasan tetap berlaku pada beberapa barang-barang tertentu, termasuk daging burung dan hewan liar, serta jamur dari prefektur Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, dan Chiba.
Pihak berwenang Taiwan menuturkan, barang-barang dari kelima prefektur masih harus disertai dengan hasil uji bahan radioaktif, dan akan dilakukan pemeriksaan di Taiwan. Semua produk makanan dari Jepang tetap diwajibkan menyertakan sertifikat asal.
Meski begitu, importir tidak perlu lagi mengajukan laporan radiasi untuk makanan tertentu dari daerah tertentu. Ini termasuk daun teh dari prefektur Shizuoka.
Setelah gempa dan tsunami dahsyat yang memicu kehancuran di PLTN Fukushima Daiichi pada Maret 2011, lebih dari 50 negara dan kawasan memberlakukan pembatasan impor pada produk makanan Jepang. Namun, kini sebagian besar telah mencabutnya.
Sementara itu, China menyatakan kesiapannya untuk mencabut larangan impor makanan laut Jepang pekan lalu. Larangan tersebut telah berlaku sejak Agustus 2023, saat Jepang memulai pelepasan air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima yang rusak.
Langkah terbaru Beijing tersebut diambil setelah Tokyo dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sepakat untuk mengizinkan negara pihak ketiga untuk bergabung dalam kegiatan pemantauan pembuangan air radioaktif yang diolah tersebut. China sedang berupaya mengambil sampel air secara independen dan membangun struktur pemantauan internasional jangka panjang.
"Kesepakatan itu tidak berarti pencabutan pembatasan secara langsung. Sebab, China akan melanjutkan impor secara bertahap setelah berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning.
Mao juga menambahkan, Beijing masih dengan tegas menentang tindakan sepihak Jepang dalam melakukan pembuangan limbah ke laut.