Tak Hanya Netanyahu, Ini 5 Pemimpin Negara yang Dilengserkan Parlemen

Jauh sebelum Justin Trudeau menjadi Perdana Menteri Kanada pada 2015, sang ayah, Pierre Trudeau, sudah terlebih dahulu membuka dinasti politik keluarga. Pierre terpilih menjadi Perdana Menteri Kanada di 1970.

Sama seperti anaknya, Pierre bersama Partai Liberal berhasil memegang kekuasaan penuh di Kanada selama kurang lebih tiga tahun, ditambah ketika pada 1972, Partai Liberal menjadi partai minoritas di parlemen.

Namun, keberuntungan itu berubah pada 8 Mei 1974 ketika rencana anggaran yang disampaikan pemerintahan minoritas yang dipimpin Pierre Trudeau tidak diterima dan ditantang oleh dua partai oposisi melalui vote of no confidence.

Dikutip dari CBC, setelah dilakukan pemungutan suara, pemerintahan Pierre kalah dengan suara 137-123. Hal itu menyeret dirinya turun dari kursi kekuasaan tertinggi di Kanada setelah kurang lebih 3 tahun berkuasa dan memaksa Kanada menggelar pemilihan perdana menteri yang baru. 

Mengambil alih kekuasaan Harold Wilson sebagai Perdana Menteri Inggris, yang mengundurkan diri secara tiba-tiba pada 1976, James Callaghan mewarisi kondisi negara yang tidak baik, terutama dengan masalah ekonominya.

Alhasil, inflasi yang terus meroket di Inggris selama masa pemerintahannya. Hal ini membawa pihak oposisi, Partai Konservatif, yang dipimpin Margaret Thatcher ingin Callaghan turun dari posisinya.

Pada 1979, kesempatan itu kemudian datang setelah parlemen Inggris mengabulkan permintaan pihak oposisi untuk mengadakan vote of no confidence terhadap pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Callaghan. Walaupun Partai Konservatif merupakan partai minoritas di parlemen, hasil pemungutan suara berkata lain.

Oposisi berhasil menggulingkan pemerintahan Callaghan dengan perbandingan satu angka saja, yaitu 311 dan 310, seperti yang dilaporkan BBC. Kemenangan Partai Konservatif itu akhirnya membawa Margaret Thatcher sebagai perempuan pertama di Inggris yang menjadi perdana menteri. Itu pun membawa Inggris menuju konflik serius dengan Argentina atas sengketa Kepulauan Falkland/Malvinas. 

Baru tiga bulan menjabat sebagai Perdana Menteri Rumania, Ludovic Orban sukses disingkirkan partai oposisi melalui vote of no confidence.

Awalnya, Orban dan pemerintahannya berencana melaksanakan pemilihan kepala daerah sebanyak dua kali ketimbang satu kali yang mereka nilai tidak adil. Upaya reformasi itu pemerintahan minoritas pimpinan Orban membuat posisi mereka terancam. Reformasi tersebut dinilai tidak populer di kalangan masyarakat dan oposisi.

Kondisi ini membuat parlemen Rumania mengizinkan pelaksanaan vote of no confidence sebagai respons atas protes dan keinginan partai oposisi, Partai Sosial Demokrat. Dilansir DW, hasil pemungutan suara 261 berbanding 204, pemerintahan Perdana Menteri Ludovic Orban pun berakhir.

Tercatat menjadi perdana menteri pertama yang disingkirkan oleh parlemen di negaranya sendiri merupakan sebuah catatan yang tidak pernah diinginkan siapa pun. Namun, Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, harus mengalaminya. Dia disingkirkan parlemen Spanyol pada 2018. 

Kasus korupsi yang merajalela di bawah kepemimpinan Mariano Rajoy menarik dirinya ke dalam sebuah pusaran ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan parlemen. Setelah berbagai kasus korupsi mulai terungkap, akhirnya parlemen atas permintaan partai oposisi melaksanakan vote of no confidence. Ini menjadi sebagai salah satu upaya terakhir untuk mengembalikan kepercayaan parlemen terhadap pemerintahan Rajoy. 

Namun, dengan perbandingan suara 180 dan 169, Mariano Rajoy dinyatakan tersingkir dari kursi Perdana Menteri Spanyol. Dia tercatat sebagai perdana menteri pertama di Spanyol yang penyingkirannya menyebabkan pergantian pemerintahan, seperti yang dilansir POLITICO.

Sedikit berbeda dengan daftar-daftar pemimpin sebelumnya yang menjabat sebagai perdana menteri, Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan nama Gus Dur yang merupakan Presiden Indonesia ke-4 ikut menjadi bagian sebagai pemimpin negara yang disingkirkan parlemen.

Rivalitas yang dihadapi Gus Dur dengan DPR, MPR, dan TNI membuatnya berada di kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Situasi ini kemudian memaksa Presiden Gus Dur untuk menjadi target vote of no confidence Parlemen Indonesia atau sering dikenal sebagai DPR atas dugaan kasus korupsi. 

Dikutip dari laporan International Crisis Group, pada 1 Februari 2001, DPR yang melaksanakan voting menghasilkan perbandingan suara sebesar 393-4 yang secara resmi menyatakan Presiden Abdurrahman Wahid tidak dipercaya lagi untuk memimpin Indonesia.

Hasil pemungutan suara kemudian dibawa ke meja MPR yang kemudian melakukan pemungutan suara terakhir untuk menentukan nasib Gus Dur pada Juli 2001. Tidak berbeda dengan DPR, MPR yang sempat ingin dibubarkan Gus Dur melalui dekritnya, menyatakan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya dan memilih Megawati Soekarnoputri menjadi pengganti Gus Dur.