Tak Terima Perlakuan AS, TikTok Berencana Gugat Trump

Sumber yang mengetahui persoalan ini mengatakan kepada NPR bahwa gugatan kepada Trump itu akan masuk ke Pengadilan Distrik Selatan California. Ini karena bisnis TikTok di Amerika Serikat berlokasi di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa ByteDance melihat keputusan Trump yang mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir TikTok sudah berlebihan dan tidak sesuai konstitusi. Apalagi pemerintah tak memberikan kesempatan bagi perusahaan asal Tiongkok tersebut untuk merespons.

ByteDance juga membela diri dengan mengatakan bahwa tuduhan soal risiko keamanan nasional akibat memakai aplikasi video pendek itu tidak masuk akal sama sekali. "Itu murni berdasarkan spekulasi dan pendapat tanpa pengetahuan yang cukup," kata sumber tersebut.

"Perintah itu tak mempunyai fakta, hanya mengulang retorika soal Tiongkok yang sudah beredar luas selama ini," tambahnya.

Sesuai rilis yang dipublikasikan di situs resmi Gedung Putih, perintah eksekutif Trump terkait TikTok berisi larangan terhadap semua aplikasi dari Tiongkok yang mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri dan perekonomian Amerika Serikat.

Tak hanya TikTok, Trump juga memasukkan WeChat ke dalam kategori itu. Semua transaksi warga Amerika Serikat dengan ByteDance akan dianggap sebagai aktivitas ilegal. Namun, banyak analis menilai perintah eksekutif itu mengandung bahasa yang tidak jelas dan tegas.

The Washington Post melaporkan, ByteDance terkejut dan bingung karena ada beberapa interpretasi. Misalnya, jika TikTok tak jadi dijual, apakah berarti Amerika Serikat dilarang memasang iklan di aplikasi tersebut? Atau setiap orang dilarang untuk mengunduh dan memakainya karena itu tergolong transaksi juga?

Menurut Hank Schless, seorang manager keamanan di Lookout, Trump sebenarnya tidak punya wewenang untuk memblokir TikTok. "Mustahil untuk secara aktif menghapus TikTok dari semua perangkat di Amerika Serikat," kata Schless kepada The Guardian.

"Hal itu terserah kepada Google, Apple dan Microsoft sebagai pihak yang berwenang menguasai sistem operasi, untuk memaksakan pemblokiran dan memastikan pengguna menghapus TikTok," lanjut dia.

Schless sendiri tidak yakin tiga raksasa teknologi itu bersedia untuk patuh pada perintah Trump. Apalagi jika ini akan berisiko adanya aksi balasan dari pemerintah Tiongkok sehingga kepentingan bisnis ketiganya di negara itu akan terkena dampak negatif.

Sejauh ini, satu-satunya perusahaan Amerika Serikat yang menegaskan niat membeli TikTok adalah Microsoft. Perusahaan mengumumkannya pada Minggu 2 Agustus 2020 lalu. Bahkan, CEO Microsoft Satya Nadella telah bertemu dengan Trump yang mengaku resah dengan keamanan data pribadi di TikTok.

"Microsoft benar-benar mengapresiasi pentingnya membahas kekhawatiran presiden. Perusahaan berkomitmen untuk mengakuisisi TikTok dengan patuh terhadap peninjauan kembali tentang keamanan secara lengkap, dan memberikan keuntungan ekonomi yang layak kepada Amerika Serikat, termasuk Kementerian Keuangan," tulis Microsoft.

Lalu, menurut dua orang yang familiar dengan masalah ini, Twitter juga dilaporkan berminat untuk membeli TikTok. Keduanya mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan yang berlokasi di San Francisco itu sedang dalam diskusi pendahuluan dengan ByteDance.

Namun, Twitter diprediksi sulit menyaingi Microsoft dalam kompetisi ini.

"Twitter akan kesulitan mengumpulkan dana yang cukup untuk mengakuisisi operasional TikTok di Amerika Serikat. Ia tak punya kapasitas pinjaman yang cukup," ujar Erik Gordon, seorang profesor di University of Michigan, kepada Reuters.

"Jika Twitter mencoba mengumpulkan kelompok investor, persyaratannya akan rumit. Para pemilik saham di Twitter mungkin memilih manajemen fokus saja kepada bisnis yang ada sekarang," tambahnya.