Taliban Batasi Hak Perempuan, PBB: Afghanistan Kini Jadi Otoriter

13 Sep 2022, 08:25 WIB

Potret aksi unjuk rasa yang menuntut hak-hak perempuan pada Sabtu (13/8/2022) di Kabul, Afghanistan (twitter.com/Elisalizderosa)

Tangerang Selatan, IDN Times - Pakar dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Senin (12/9/2022), mengatakan bahwa kondisi HAM di Afghanistan semakin memburuk. Hal itu karena maraknya penindasan terhadap hak-hak perempuan dibawah kekuasaan Taliban.

Richard Bennett, Pelapor Khusus PBB yang mengikuti situasi HAM di Afghanistan, menyerukan adanya perubahan radikal di negara tersebut. Dia juga menyebut bahwa kekuasaan Taliban perlahan menjadi otoritarianisme.

"Kemunduran parah hak-hak perempuan dan anak perempuan, pembalasan yang menargetkan lawan dan kritikus, dan tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi oleh Taliban, sama dengan penurunan menuju otoritarianisme," ujar Bennett dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss.

1. PBB didesak untuk selidiki pelanggaran HAM di Afghanistan

Duta Besar Afghanistan, Nasir Ahmad Andisha, menyebut apa yang dilakukan oleh kekuasaan taliban, merupakan sebuah “apartheid gender”.

Melansir Reuters, beberapa perempuan Afghanistan juga berbicara dalam pertemuan di Jenewa, termasuk aktivis Mahbouba Seraj. Dia mendesak para anggota dewan membentuk mekanisme untuk menyelidiki pelanggaran.

"Hanya Tuhan yang tahu kekejaman macam apa yang tidak dilaporkan, dan saya ingin itu dilaporkan karena ini tidak benar. Tolong, tolong, Anda harus melakukan sesuatu tentang itu," Ujar Seraj di dihadapan 47 anggota dewan.

Dia menggambarkan, pertemuannya dengan seorang pejabat Taliban di jalan-jalan ibu kota Kabul, keberadaanya seolah-olah tidak dianggap.

"Saya tidak ada di depannya. Bukan saya. Kita semua, para wanita di negara itu. Kita tidak ada. Kita terhapus. Tahukah kamu apa perasaan itu?" kata Seraj.

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, sebagian besar sekolah di Afghanistan telah ditutup. kelompok tersebut juga ingkar janji untuk membuka kembali lingkungan akademik pada Maret lalu.

2. Sekitar 850 ribu anak perempuan putus sekolah

Asisten Sekretaris Jenderal HAM, Ilze Brands Kehris, mengatakan bahwa sejauh ini sekitar 850 ribu anak perempuan di Afghanistan putus sekolah. Hal itu dikhawatirkan meningkatkan risiko pernikahan dini dan eksploitasi seksual.

Sebelumnya, Taliban mengatakan bahwa sekolah-sekolah akan tetap ditutup sampai rencana mereka selesai. Aktivitas pendidikan akan dibuka kembali apabila sudah sesuai dengan hukum Islam yang direncanakan.

Tahun lalu, dewan yang berbasis di Jenewa itu telah mengeluarkan mandat untuk memantau pelanggaran HAM di Afghanistan.

Dalam pertemuan itu, terdapat rancangan resolusi dari Uni Eropa yang akan diperbaharui. Keputusan tersebut diharapkan terjadi pada 7 Oktober nanti.

3. Taliban tutup sekolah untuk siswi kelas enam keatas

Pada Sabtu, Taliban menutup lima sekolah perempuan untuk siswa kelas enam ke atas di provinsi Paktia, Afghanistan timur. Sekolah tersebut sempat dibuka berkat rekomendasi dari para tetua suku dan kepala sekolah.

Awal bulan ini, terdapat empat sekolah perempuan di Gardenez, di ibu kota provinsi dan satu di distrik Samkani yang beroperasi tanpa izin dari kementerian pendidikan Taliban. Hingga akhirnya pada Sabtu, kelima sekolah itu ditutup oleh pihak berwenang.

PBB berulang kali telah mendesak Taliban untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia internasional, dikutip dari The Guardian.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.