Taliban Larang Wanita Kerja, PBB Tangguhkan Bantuan ke Afghanistan

30 Des 2022, 00:00 WIB

Logo PBB (pixabay.com/Chickenonline)

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Rabu (28/12/2022), menangguhkan beberapa program bantuan di Afghanistan usai Taliban melarang perempuan untuk bekerja dan kuliah.

Kepala bantuan PBB, Martin Griffiths, bersama kepala badan-badan bantuan lainnya mengatakan, partisipasi perempuan dalam pemberian bantuan tidak dapat dinegosiasikan. Mereka juga menuntut pencabutan aturan pelarangan tersebut.

"Melarang perempuan dari pekerjaan kemanusiaan memiliki konsekuensi langsung yang mengancam jiwa bagi semua warga Afghanistan. Beberapa program kritis waktu harus dihentikan sementara karena kekurangan staf perempuan," katanya, dikutip dari Reuters.

1. Banyak bantuan asing ditangguhkan Afghanistan

Kementerian Ekonomi Afghanistan telah menyurati seluruh lembaga non-pemerintahan (NGOs) untuk memberhentikan karyawan perempuan, menyusul larangan dan mengancam akan mencabut izin kepada lembaga yang tidak menerapkannya.

Hal tersebut mengakibatkan setidaknya setengah lusin dari lembaga bantuan asing harus menangguhkan operasinya di Afghanistan, karena kekurangan staf.

"Kami tidak dapat secara efektif menjangkau anak-anak, wanita dan pria yang sangat membutuhkan di Afghanistan tanpa staf wanita kami," bunyi pernyataan gabungan beberapa lembaga bantuan, dikutip dari CNN News.

Salah satu kelompok bantuan, International Rescue Committee, mengatakan dari sekitar 8 ribu orang yang dipekerjakan, 3 ribu di antaranya adalah perempuan. Sehingga larangan tersebut menyulitkannya untuk beroperasi.

2. Uni Eropa dan 12 negara lainnya menuntut pencabutan larangan

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri dari 12 negara Uni Eropa (UE) menuntut Taliban untuk mencabut larangan tersebut, dan kembali mengizinkan perempuan untuk bekerja dan kembali mengenyam bangku pendidikan.

Adapun menteri dari 12 negara tersebut di antaranya Australia, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Norwegia, Swiss, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

3. Hidup jutaan orang bergantung pada program bantuan terancam

ilustrasi rakyat (unsplash.com/Tucker Tangeman)

Dalam pernyataan bersamanya, para menteri yang menuntut pencabutan larangan menyebut kelangsungan hidup jutaan warga Afghanistan yang bergantung pada bantuan kemanusiaan terancam.

Dilansir Aljazeera, PBB mengungkapkan lebih dari 28 juta orang di Afghanistan membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup, seiring negara tersebut berjuang menghadapi risiko kelaparan, penurunan ekonomi, kemiskinan, dan musim dingin yang parah.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.