Tanggapi Menlu Pompeo, Tiongkok Tuding AS Bikin Muslim Menderita

30 Okt 2020, 07:58 WIB

Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo menghadiri acara dialog GP Ansor (Tangkapan layar YouTube GP Ansor)

Jakarta, IDN Times – Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mengganggap, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyampaikan pernyataan yang sengaja menghasut dan mencoba mengadu domba Tiongkok dan Indonesia.

"Di tengah kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok, telah memprovokasi hubungan Tiongkok-Indonesia, serta telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. Tiongkok menentang keras hal ini. Tindakan dan pernyataan keliru Pompeo belakangan ini telah semakin menyingkapkan intensi buruk AS, sekaligus menggarisbawahi adanya problem serius di dalam internal AS sendiri,” demikian pernyataan tertulis Dubes Qian yang dimuat di laman resmi id.chinesesembassy.org, Kamis (29/10/2020).

Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi Pompeo dalam seri perjalanan ke Asia kali ini, setelah sebelumnya berkunjung ke India, Srilanka, dan Maladewa. Dari Indonesia, Pompeo terbang ke Vietnam, sungguh pun negara ini tak ada dalam jadwal sebelumnya.

Mike Pompeo bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi’ Widodo dan berjanji mengupayakan agar lebih banyak pengusaha AS yang berinvestasi di Indonesia. Saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pompeo mengatakan, pihaknya mendukung kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Dalam jumpa pers bersama Menlu Retno, Menlu Pompeo menegaskan, AS menolak klaim yang disampaikan Tiongkok atas kawasan Laut China Selatan.

Saat berorasi di depan perwakilan organisasi massa Islam dalam forum yang digelar oleh Gerakan Pemuda Anshor, Pompeo mengatakan, "fakta ancaman paling besar terhadap kebebasan beragama adalah tekanan Partai Komunis Tiongkok terhadap semua orang dari kelompok agama.”

Lebih lanjut, Pompeo menyinggung soal Partai Komunis Tiongkok yang ingin meyakinkan dunia bahwa tindakan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang selama ini adalah langkah anti-terorisme dan pengentasan kemiskinan.

“Kita semua tahu tidak ada pemberantasan terorisme yang membenarkan dan memaksa Muslim Uighur memakan babi selama bulan Ramadan, “ ujar Pompeo.

Dubes Tiongkok menyampaikan tujuh poin keberatan atas pernyataan Pompeo yang dianggap keliru.

1. Tiongkok anggap AS provokator "Perang Dingin Baru"

Kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, ke Italia, pada 30 September 2020. twitter.com/SecPompeo

Menurut Dubes Qian, “merupakan pilihan historis sekaligus pilihan rakyat yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok menjadi pemandu rakyat Tiongkok, dalam melangkah pada jalur perkembangan yang sesuai dengan kondisi nasional Tiongkok sendiri.

Tiongkok, lanjut Qian, berkomitmen untuk membangun kerja sama bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Tiongkok juga berkomitmen untuk tidak mengekspor ideologinya atau pun mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun AS justru meluncurkan apa yang disebut "Perang Dingin Baru", memprovokasi pertentangan ideologi, dan membangkitkan "revolusi berwarna" di berbagai belahan dunia.

Dia juga menyebut, AS secara brutal mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, bahkan tidak segan menggunakan perang dan mendatangkan malapetaka bagi dunia.

2. Tiongkok anggap AS penyebar utama (super-spreader) virus politik

Menlu AS Mike Pompeo ketika bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor (www.instagram.com/@usembassyjkt)

Dubes Qian mengklaim, “Tiongkok berpegang pada prinsip "rakyat dan keselamatan jiwa adalah prioritas utama" dalam melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pandemik COVID-19, yang ilmiah dan efektif, dengan cara yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab.

Tiongkok juga gencar menggalang kerja sama internasional untuk menangani pandemik, serta aktif membangun komunitas kesehatan umat manusia. Sementara itu, para politisi AS menjalankan kebijakan "kepentingan politik sendiri adalah prioritas utama", telah meremehkan pandemik dan mengabaikan sains, sehingga mengakibatkan penyebaran wabah yang tidak terkendali dan mendatangkan penderitaan bagi rakyat tidak berdosa.

AS, kata Qian, sedang menyebarkan "virus politik", menimpakan kesalahan kepada pihak lain, menyerang WHO tanpa alasan yang rasional, dan bahkan keluar dari keanggotaan WHO. Tindakan AS ini dinilai telah mengganggu kerja sama global untuk menangani pandemik.”

3. Tiongkok anggap AS penghambat bagi kerja sama dan keterbukaan dunia

Presiden Donald Trump sedang berbincang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria)

Dalam keterangannya, Kedubes Tiongkok menyampaikan, Inisiatif "Belt and Road" yang diprakarsai Tiongkok bertujuan untuk mewujudkan keuntungan bagi semua pihak, dengan berlandaskan pada prinsip "konsultasi bersama, pembangunan bersama, dan berbagi manfaat bersama", keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi.

Inisiatif ini telah mendapat tanggapan dan dukungan dari seratus lebih negara dan organisasi internasional. Banyak proyek dalam insiatif ini, misalnya Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, telah membawa manfaat nyata bagi negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia.

Sebaliknya, pemerintah AS menjalankan prinsip "America First", melakukan proteksionisme perdagangan dan perundungan perdagangan, serta membelokkan rantai industri global. AS juga menggunakan kebijakan perdagangan unilateral untuk menekan negara-negara tertentu.

Aksi AS ini, kata Qian, telah mengganggu sistem perdagangan multilateral dan tatanan ekonomi internasional, telah menghambat perkembangan normal negara-negara di dunia, serta telah menghalangi upaya menggalang kerja sama dan keterbukaan global.

4. Tiongkok menuding AS negara peretas terbesar di dunia

Ilustrasi (IDN Times/Helmi Shemi)

Dubes Qian mengatakan, Tiongkok telah mengajukan Inisiatif Keamanan Data Global demi keamanan jaringan internet dunia. Huawei, ZTE, dan berbagai perusahaan Tiongkok lainnya sudah melakukan kontribusi nyata bagi perkembangan infrastruktur telekomunikasi global.

Sebaliknya AS, demi melindungi hegemoni teknologi dan kepentingan monopolinya sendiri, telah menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan Tiongkok secara sewenang-wenang.

Dinas intelijen AS sejak lama telah melakukan penyadapan yang membabi-buta dan ilegal terhadap pemerintah, bisnis, maupun individu dari negara-negara lain, termasuk dari negara-negara sekutu mereka sendiri.

Tindakan ini, ujar Qian, telah mendatangkan ancaman besar bagi keamanan nasional di berbagai negara. Aksi AS yang ibaratnya "maling teriak maling" ini adalah sesuatu yang konyol.

5. Tiongkok tuduh AS pencipta penderitaan bagi dunia Muslim

(Masjid Grand Bazaar Urumqi di Xinjiang) IDN Times/Uni Lubis

Soal kebebasan beragama, Dubes Tiongkok mengklaim, konstitusi Tiongkok melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin. Tiongkok adalah sahabat tulus bagi dunia Muslim, yang senantiasa teguh mendukung perjuangan adil rakyat Palestina.

Sebaliknya, pemerintah AS justru menerbitkan "Muslim Ban" (larangan bagi Muslim untuk masuk AS), mengabaikan hak dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel, membangkitkan "revolusi berwarna" di sejumlah negara Muslim, meluncurkan perang proksi, dan bahkan melakukan serangan langsung terhadap negara lain tanpa alasan valid.

Semua ini, ujar Qian, mendatangkan instabilitas, konflik, perpecahan, dan penderitaan berkepanjangan bagi dunia Muslim.

6. Tiongkok anggap AS faktor paling berbahaya bagi perdamaian di Laut Tiongkok Selatan

Asia Maritime Transparency Initiative/CSIS

Terkait isu Laut Tiongkok Selatan, Dubes Qian mengatakan, Laut Tiongkok Selatan merupakan rumah bersama bagi negara-negara di kawasan. Tiongkok telah bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, mendorong kerja sama dan perkembangan, serta menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat.

Sedangkan AS, demi kepentingan hegemoni maritimnya, justru tidak pernah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi malah bertingkah sebagai pembela UNCLOS.

Demi kepentingan geopolitiknya, kata Qian, AS juga terus-menerus memprovokasi konflik, memamerkan kekuatan militer, dan menciptakan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Ini adalah pendorong terbesar bagi militerisasi Laut Tiongkok Selatan, dan merupakan faktor paling berbahaya yang menghancurkan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan.

7. Tiongkok menuding AS perusak kerja sama regional

Mantan Presiden AS Donald Trump saat melakukan reli kampanye di Bandara Muskegon di Muskegon, Michigan, Amerika Serikat, Sabtu (17/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria)

Pada bagian akhir tanggapannya, Dubes Qian menyampaikan, Strategi Indo-Pasifik yang dicetuskan AS penuh nuansa konfrontasi militer dan mentalitas Perang Dingin. Strategi ini berupaya membangun sesuatu yang disebut sebagai sebuah "NATO" baru versi kawasan Indo-Pasifik, yang akan dipimpin oleh AS sendiri.

Langkah ini bertentangan dengan semangat kerja sama yang saling menguntungkan di Asia Timur, menyerang posisi sentral dan kepemimpinan ASEAN dalam urusan regional, sekaligus merusak momentum positif kerja sama Asia Timur yang telah berlangsung sekian lama. Langkah yang membalikkan sejarah ini merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Di mata Tiongkok, roda sejarah terus berputar, tren sejarah terus bergulung. Perdamaian dan kemajuan dunia adalah kecenderungan yang tidak mungkin diputar mundur kembali. Sejumlah politisi AS harus menghentikan kebijakan keliru yang bermusuhan terhadap Tiongkok. Mereka juga harus berhenti memprovokasi dan mengintervensi hubungan kerja sama bersahabat antara Tiongkok dengan negara-negara lain di kawasan, berhenti mengganggu perdamaian dan stabilitas regional, serta berhenti menginjak-injak keadilan internasional. Kalau tidak, semua upaya mereka itu hanya akan berakhir dengan kegagalan total.

Sebelumnya, Menlu Retno dalam pertemuannya dengan Menlu Pompeo menegaskan, kebijakan luar negeri Indonesia tetap independen dan tak bisa dicampuri negara mana pun.

“Pertemuan saya dengan Menlu Pompeo berjalan dengan sangat baik dan produktif, serta dalam suasana yang transparan dan ramah. Saya tegaskan kembali kebijakan Indonesia yang independen dan bebas,” kata Retno, dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (29/10/2020).