Sofia, IDN Times - Pemerintah Bulgaria memutuskan kembali mengadakan pemilihan umum di bulan Juli mendatang. Kabar ini diberikan setelah partai pemenang dari pemilu parlementer tidak bersedia berkoalisi dan tidak memeroleh suara yang cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Bahkan akibat keengganan partai lain untuk berkoalisi dengan partai GERB membuat Perdana Menteri Boyko Borissov memutuskan tidak melanjutkan jabatannya sebagai kepala pemerintahan di Bulgaria.
Pada hari Rabu (05/05/2021) Presiden Bulgaria Rumen Radev mengumumkan pengadaan kembali pemilu parlementer pada tanggal 11 Juli yang akan datang. Keputusan ini dibuat setelah adanya jalan buntu antara partai politik dan keengganan untuk melakukan koalisi antara partai pemenang.
Pada pemilu parlementer bulan April lalu, menunjukkan partai GERB termasuk salah satu partai dengan perolehan suara terbanyak. Meski tergolong tinggi, GERB tidak bisa membentuk pemerintahan sendiri lantaran tidak memenuhi suara minimum.
Sementara itu, PM Boyko Borissov dengan partai GERB tidak berhasil membentuk koalisi baru. Hal ini dikarenakan selama kepemimpinannya terdapat banyak masalah korupsi di negara termiskin di Uni Eropa tersebut, dikutip dari Reuters.
Dilansir dari Euronews, adanya kebuntuan ini, membuat Presiden Rumen Radev memutuskan untuk membubarkan parlemen terpilih dan menggantinya dengan pemerintahan sementara sebelum diadakannya pemilu parlementer. Pada keterangannya Radev mengatakan bahwa, "Bulgaria membutuhkan keputusan pasti sebagai alternatif akibat perpecahan dalam parlemen."
Diketahui siapapun yang terpilih sebagai pengisi kabinet sementara akan menghadapi agenda menantang di tengah krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemik COVID-19. Akan tetapi kebuntuan dalam parlemen Bulgaria kali ini menjadi yang pertama kalinya terjadi sejak lepas dari rezim komunisme pada 1989 lalu.
Berdasarkan beberapa prediksi menunjukkan apabila pemilu bulan Juli mendatang akan memiliki hasil yang tidak berbeda jauh dari pemilu bulan April lalu. Apabila kejadian serupa kembali terjadi dalam pemilu parlementer mendatang, maka dapat mengacaukan situasi politik di negara Eropa Timur tersebut.
Apabila kejadian kebuntuan ini terus berlanjut bukan tidak mungkin akan menjatuhkan Bulgaria dalam krisis politik. Bahkan pengamat politik juga mengatakan jika ketidakstabilan politik Bulgaria akan berdampak pada dana pengembalian Uni Eropa dan mengacaukan jalur penerapan mata uang euro pada 2024, dilansir dari Associated Press.