Temui Mike Pompeo, Menlu Retno Tegaskan Kebijakan RI Tetap Independen

29 Okt 2020, 12:46 WIB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika bertemu dengan Menlu Mike Pompeo (Dokumentasi Kemlu)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuannya dengan Menlu AS, Mike Pompeo menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap independen dan tak bisa dicampuri oleh negara mana pun. Pernyataan ini disampaikan oleh Retno usai melakukan pertemuan bilateral dengan Pompeo di kantor Kemlu pada Kamis, 29 Oktober 2020.

Indonesia menjadi negara terakhir dan satu-satunya yang dikunjungi oleh Pompeo di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, pria yang sempat menjabat sebagai direktur di Badan Intelijen AS (CIA) itu sempat menyambangi India, Sri Lanka dan Maladewa. Pompeo tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta pada Kamis dini hari dengan pesawat khusus.

"Pertemuan saya dengan Menlu Pompeo berjalan dengan sangat baik dan produktif, serta dalam suasana yang transparan dan ramah. Saya tegaskan kembali kebijakan Indonesia yang independen dan bebas," tutur Menlu perempuan pertama di Indonesia itu ketika memberikan keterangan pers secara virtual.

Retno seolah ingin menyampaikan pesan Indonesia tidak ingin ditarik ke dalam perang pengaruh antara Negeri Paman Sam dengan Tiongkok. Salah satunya mengenai sengketa di wilayah Laut China Selatan.

Sebelum Pompeo menjejakkan kaki di Jakarta, kantor berita Reuters melaporkan Indonesia menolak proposal yang disampaikan oleh AS agar bisa mendaratkan pesawat intai maritim Poseidon P-8. Bagaimana sikap Indonesia terkait sengketa di Laut China Selatan?

1. RI menolak klaim sepihak sembilan garis putus-putus Tiongkok dan mengacu kepada putusan PBB

Menlu Retno Marsudi ketika menyambut Menlu Mike Pompeo (Dokumentasi Kemlu)

Menlu Retno mengakui sempat membahas isu di Laut China Selatan dengan Menlu Pompeo. Perempuan yang sempat menjadi Duta Besar di Kerajaan Belanda itu kembali menegaskan posisi Indonesia selalu menginginkan agar wilayah perairan itu tetap stabil dan damai. Retno juga mendorong agar hukum internasional yang tertulis di dalam UNCLOS 1982 tetap dijadikan acuan dan dipatuhi.

"Oleh sebab itu, klaim apa pun harus didasari prinsip yang disepakati secara universal yakni aturan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," kata Retno.

Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, Retno sempat menyebut meski Indonesia memiliki kerja sama pengadaan vaksin COVID-19, tetapi hal itu tak akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia di LCS. Menurut Retno, kerja sama pengadaan vaksin dan isu LCS merupakan dua hal berbeda.

Pernyataan Retno itu disambut baik oleh Menlu Pompeo. Apalagi menurut Pompeo, isu sengketa di LCS sebaiknya didiskusikan dalam kerangka di ASEAN dan mengacu kepada aturan hukum internasional yang telah dibuat oleh PBB. Selama ini, Tiongkok selalu mendorong penyelesaian sengketa di LCS dengan negara-negara yang terlibat melalui jalur bilateral.

2. Indonesia ucapkan terima kasih atas bantuan 1.000 ventilator

Penyerahan bantuan ventilator dari AS ke Indonesia (Dok. Kemenlu)

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno juga sempat membahas isu kerja sama untuk menangani pandemik COVID-19. Retno mengucapkan terima kasih atas bantuan 1.000 ventilator yang dihibahkan oleh Pemerintah Negeri Paman Sam.

Kedua negara menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mengendalikan pandemik. AS kini menjadi episentrum dunia penyakit COVID-19, sementara kasus corona di Indonesia adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

"Saya menegaskan kembali pentingnya membangun sektor kesehatan yang kuat di tingkat nasional dan regional. AS bisa memainkan peranan besar untuk mendukung upaya ini," tutur Retno.

Di sisi lain, Menlu Pompeo mengaku optimistis rakyat Indonesia dan AS bisa bersama-sama keluar dari pandemik yang pertama kali dilaporkan muncul di Wuhan, Tiongkok.

"Kami dengan bangga menyampaikan telah memberi bantuan senilai 11 juta dolar AS yang merupakan bagian dari dana 20 miliar dolar AS yang diberikan AS untuk membantu atasi pandemik di seluruh dunia," kata Pompeo.

Ia juga menggarisbawahi hal penting lainnya yakni bahwa perusahaan swasta di Negeri Paman Sam berupaya untuk menghasilkan obat terapetik dan vaksin yang manjur untuk mengendalikan pandemik COVID-19.

3. Menlu Retno juga menyinggung mengenai isu Palestina

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo bertemu dengan Menlu Retno Marsudi (Dokumentasi Departemen Luar Negeri AS)

Menlu Retno juga sempat menyinggung isu mengenai Palestina. Baru-baru ini, AS mengklaim berhasil menjadi mediator bagi dua negara di kawasan Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain agar bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kesepakatan yang disebut "Abraham Cord" itu diteken di Gedung Putih pada 15 September 2020.

Setelah Bahrain dan UEA, giliran Sudan yang bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya, sudah ada setidaknya lima negara dengan penduduk Muslim besar menjalin relasi secara resmi dengan Israel. Dua lainnya adalah Mesir dan Yordania.

Hal ini dipandang oleh pemerintah Palestina sebagai sebuah pengkhianatan besar. Apalagi tidak ada jaminan usai meneken kesepakatan damai itu, Israel tidak melanjutkan pembangunan ilegal di wilayah teritori Palestina.

"Saya kembali menegaskan posisi Indonesia terkait isu ini yaitu kembali ke prinsip two state solution," ujar Retno. Pemerintah Indonesia menyampaikan kemerdekaan Palestina menjadi utang yang hingga kini belum dilunasi.