Tenaga Medis Maroko Desak Pemerintah Fasilitasi Relawan ke Gaza

Sejak dimulainya perang Gaza pada 7 Oktober 2023, sedikitnya 310 tenaga kesehatan Palestina di wilayah tersebut telah ditahan oleh pasukan Israel. Menurut kementerian kesehatan Gaza, tentara juga menargetkan 161 institusi kesehatan dan 131 ambulans. 

Laporan terbaru dari Human Rights Watch (HRW) mengungkapkan tuduhan serius mengenai penyiksaan, pemerkosaan dan penolakan perawatan medis yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap tenaga kesehatan Palestina yang ditahan di penjara Israel. Penahanan dan serangan yang terus berulang ini telah berkontribusi pada kemerosoton layanan kesehatan di Gaza.

Serangan Israel telah membunuh lebih dari 41 ribu orang di Gaza dan menghancurkan wilayah tersebut menjadi puing-puing dalam 11 bulan terakhir. Sebagian besar dari 2,4 juta penduduknya kini telah mengungsi dan terpaksa hidup di tengah keterbatasan makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya.

Konflik terbaru ini terjadi setelah pejuang Hamas melakukan serangan di wilayah Israel, yang menyebabkan lebih dari 1.100 orang tewas dan sekitar 250 lainnya disandera.

Protes pada Minggu merupakan protes ke-39 yang diorganisir oleh kelompok dokter pro-Palestina di Maroko. Sejak Oktober lalu, mereka telah meminta akses yang lebih mudah ke Gaza, namun Rabat belum bergeming.

Youssef Bouabdellah adalah satu dari sedikit tenaga kesehatan Maroko yang berhasil mencapai Gaza meskipun menghadapi kesulitan birokrasi.

“Saya menghabiskan delapan bulan mencari bantuan dari organisasi Maroko untuk sampai ke Gaza, tapi tidak ada hasil,” katanya. Dia akhirnya berhasil berangkat berkat bantuan teman-teman Palestina dan organisasi Palestinian-American Bridge.

Bouabdellah disambut bak pahlawan di Casablanca pada 5 September setelah dua bulan menjadi relawan di Gaza.

Maroko menjalin hubungan dengan Israel pada akhir 2020 melalui mediasi Amerika Serikat (AS). Perdana menteri saat itu, Saad Eddine Othmani, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut adalah sebuah kesalahan, dan dia berada di bawah tekanan besar untuk menandatanganinya. Saat ini, partainya, Keadilan dan Pembangunan (PJD), merupakan salah satu penyelenggara utama protes anti-normalisasi.

Terlepas dari perjanjian perdagangan dan militer dengan Israel, Maroko berjanji untuk tetap berkomitmen pada perjuangan Palestina. Seorang pejabat berpendapat bahwa normalisasi hubungan ini sebenarnya dapat membantu dalam mendukung upaya bantuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Palestina.

“Dengan mengamankan jalur darat untuk bantuan dari Israel, Maroko menunjukkan koneksinya dalam melayani perdamaian dan membela hak-hak Palestina,” kata sumber diplomatik Maroko kepada Reuters pada Maret setelah Rabat mengirim bantuan ke Gaza.