Tensi Belum Mereda, Demonstrasi Anti Presiden di Sudan Kian Menguat

Reuters melaporkan jika puluhan demonstrasi terjadi di jalan-jalan protokol ibu kota Sudan. Massa membakar ban mobil dan memblokir jalan, jembatan yang menghubungkan antara Khartoum dan Khartoum Utara juga ditutup. Menurut saksi mata, tidak ada petugas polisi atau personel pasukan keamanan lainnya yang datang mengamankan situasi.

Sebelumnya, Sudan mengalami padam listrik total selama beberapa hari. Kementerian Sumber Daya Air, Irigasi dan Listrik sendiri enggan menjelaskan penyebab pemadaman. Listrik baru berhasil dipulihkan di sejumlah daerah.

Sejak protes diiringi kerusuhan pecah pada bulan Desember silam, presiden 75 tahun tersebut tetap kukuh tak mau mundur dari posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bashir sendiri berkilah jika satu-satunya cara peralihan kekuasaan hanya melalui pemilihan umum.

Para demonstran di Sudan disebut terinspirasi atas keberhasilan protes serupa di Aljazair yang memaksa Presiden Abdelaziz Bouteflika mundur. Seruan penggulingan presiden datang dari aktivis Sudan sebagai peringatan kudeta militer 1985 yang menggulingkan presiden otokratis Jaafar Nimeiri, menyusul protes massal terhadap pemerintahannya.

Lebih jauh, aksi berkemah diduga mencerminkan Arab Springs 2011. Saat itu, para demonstran di Kairo dan ibu kota negara-negara Arab lain mendirikan tenda-tenda di lapangan publik selama berhari-hari kala menuntut perubahan dalam pemerintahan.

Para demonstran berharap situasi di mana militer memihak mereka kembali terulang. Kali ini dengan upaya mendorong Bashir meletakkan jabatan. Namun sejauh ini, respon militer belum memenuhi harapan. Pasukan keamanan berulang kali menggunakan gas air mata, granat setrum hingga amunisi untuk membubarkan protes.

BBC menyebut jika kondisi ekonomi parah turut menjadi katalis tuntutan. Pada Desember 2018 lalu, pemerintah Sudan mengumumkan jika harga bahan bakar dan roti naik. Jelang pergantian tahun, inflasi meroket diiringi tumbangnya nilai tukar mata uang pound Sudan. Pengumuman kenaikan harga memicu protes, yang kemudian berkembang menjadi seruan agar Presiden Bashir mundur.

Sejak berkuasa pada tahun 1993, pemerintahan Bashir dipenuhi dengan tuduhan pelanggaran HAM mulai dari genosida hingga kejahatan terhadap kemanusiaan. Surat perintah penangkapannya bahkan telah dikeluarkan.

Sudanese Professionals Association (SPA), sebuah serikat kolaborasi pekerja kesehatan dan pengacara, jadi otak utama dari aksi ini. Sejumlah dokter pun muncul di garda terdepan utama. Hasilnya, korps baju putih jadi target penangkapan oleh pihak berwenang.

Pihak berwenang sendiri mengatakan total sudah ada 32 orang telah tewas dalam kekerasan terkait protes dalam empat bulan terakhir. Namun Human Rights Watch berpendapat jika angkanya lebih seperti 51. Sementara itu kelompok Physicians for Human Rights mengaku mengantongi bukti pembunuhan, penganiayaan dan penyiksaan terhadap demonstran dan petugas medis yang merawat mereka.