Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyambut baik dukungan diplomatik dan militer yang diberikan kepada negaranya dalam beberapa pekan terakhir, di tengah ancaman invasi Rusia.
"Dukungan diplomatik untuk Ukraina adalah yang terbesar dan paling tanpa syarat sejak 2014 dan terus berlanjut. Bantuan militer dan teknis ke Ukraina adalah yang terbesar, paling berharga dan terus berdatangan,” Zelensky dikutip dari Euronews, Rabu (2/2/2022).
Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, menyerukan de-eskalasi krisis dalam panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Draghi juga memperingatkan konsekuensi serius dari krisis yang terus memburuk.
"Komitmen bersama telah disepakati untuk solusi berkelanjutan terhadap krisis dan kebutuhan untuk membangun kembali iklim kepercayaan," demikian keterangan pers dari pemerintah Italia terkait komunikasi antara dua pemimpin itu.
Sementara, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, juga mengunjungi Kiev pada Selasa (1/2/2022). Akhir pekan ini, rencananya Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, juga akan berkunjung ke Ukraina.
Pekan depan, lima menteri luar negeri dari negara-negara Eropa juga dikabarkan akan melakukan kunjungan, termasuk menteri luar negeri Prancis dan Jerman.
"Intensitas kunjungan seperti itu merupakan faktor penting dalam menstabilkan situasi," kata Zelensky.
Beberapa minggu sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga mengunjungi Ukraina, untuk membahas krisis dengan Rusia.
Zelensky menyampaikan Ukraina sedang mempersiapkan pertemuan puncak demi menyudahi konflik di kawasan timur Eropa itu. Pertemuan itu diselenggarakan dengan format Normandia dan dihadiri para pemimpin dari Rusia, Prancis, dan Jerman.
Dia juga menandatangani dekret yang bertujuan meningkatkan kekuatan tentara Ukraina sebanyak 100 ribu tentara dalam tiga tahun. Saat ini, Ukraina diketahui memiliki sekitar 250 ribu tentara.
Terkait dekret itu, Zelensky meminta parlemen untuk tetap tenang dan tidak panik. Penambahan pasukan, menurut dia, untuk menjamin masa depan perdamaian Ukraina, bukan untuk berperang dengan Rusia.
Krisis Ukraina-Rusia sudah berlangsung lama. Sejak 2014, sejak Rusia mencaplok Krimea, keamanan Ukraina terus diganggu separatis yang didukung Rusia. Tercatat lebih dari 13 ribu orang tewas sepanjang krisis.
Kendati kedua pihak menandatangani perjajian damai, penyelesaian politik menemui jalan buntu dan kekerasan tidak pernah berhenti.
Rusia dituduh negara-negara Barat mengumpulkan sekitar 100 ribu tentara di perbatasan tetangganya untuk menginvasi Ukraina. Namun, Moskow membantah dan menegaskan mereka memiliki hak untuk menempatkan pasukannya di mana saja.
Kremlin mencari jaminan keamanan yang mengikat secara hukum dari AS dan NATO, bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan blok tersebut. Moskow juga menuntut agar NATO tidak mengirimkan persenjataan ke Ukraina dan pasukannya yang ada di negara tersebut untuk ditarik.
Washington menolak permintaan itu. Namun, Gedung Putih menegaskan mereka siap untuk terus berdialog dengan Rusia.