Terinspirasi Guatemala, El Salvador Bentuk Komisi Anti-Korupsi

13 Sep 2019, 15:35 WIB

Pejabat Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) Kevin McAleenan dan Presiden El Salvador Nayib Bukele tiba untuk konferensi pers di San Salvador, El Salvador, pada 28 Agustus 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Jose Cabezas

San Salvador, IDN Times - Presiden El Salvador yang resmi menjabat pada Juni lalu, Nayib Bukele, mengumumkan pembentukan komisi ant-ikorupsi pada Jumat (6/9).

Lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi itu berdiri setelah Bukele mendapatkan inspirasi dari negara tetangga yaitu Guatemala.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pun memberikan dukungan serta bantuan kepada El Salvador dalam mewujudkan institusi baru tersebut. Menurut Transparency International pada 2018, El Salvador tergolong sebagai negara dengan tingkat korupsi yang parah.

Dari 180 negara, El Salvador menempati ranking 105. Sebagai pembanding, Indonesia berada di posisi 89.

1. Bukele menggunakan dekrit untuk membentuk lembaga anti-korupsi

Presiden El Salvador, Nayib Bukele, ketika menerima delegasi Uni Eropa di Istana Kepresidenan pada 13 September 2019. twitter.com/PresidenciaSV

Pemberantasan korupsi sendiri adalah salah satu janji Bukele ketika kampanye. Dengan menggunakan dekrit presiden, ia membentuk Komisi Internasional Melawan Impunitas di El Salvador (CICIES).

Dikutip dari Reuters, nama itu mirip dengan Komisi Internasional Melawan Impunitas di Guatemala (CICIG).

CICIG berhasil menyeret puluhan pejabat dan politisi senior Guatemala ke meja hijau karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah mantan Presiden Guatemala, Otto Perez. Bukele berharap CICIES akan menunjukkan keberhasilan yang sama.

2. Ia menyebut rakyat mendukung penuh berdirinya CICIES

"Ada tuntutan di antara masyarakat El Salvador untuk memerangi korupsi," ujar Bukele usai menandatangani kesepakatan dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) untuk membentuk CICIES.

"Mereka tak hanya meminta korupsi untuk diakhiri, mereka menginginkan korupsi diperangi dengan CICIES."

Perlu diketahui bahwa baik CICIES mau pun CICIG merupakan badan internasional yang anggotanya adalah para profesional dari OAS dan PBB, kemudian masing-masing komisi bekerja sama dengan penegak hukum di negara mereka beroperasi.

Di Guatemala, CICIG berdiri pada 2006 dan tiga tahun kemudian mandatnya diperbarui.

3. CICIES akan menyelidiki lebih dari 100 kantor pemerintah

Dalam pertemuan antara Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, dan Wakil Presiden Felix Ulloa pada Jumat (13/9), PBB menegaskan pihaknya siap mengirimkan misi teknis khusus guna membantu operasional CICIES yang masih berumur hitungan hari tersebut.

Bukele sendiri meyakinkan publik bahwa CICIES akan mulai melakukan penyelidikan terhadap 105 kantor pemerintah. Kemudian, ia juga berniat memperluas kewenangan CICIES melalui jalur legal dengan meminta persetujuan dari Kejaksaan Agung serta Kongres.

4. Mantan presiden El Salvador adalah salah satu terpidana korupsi

Pejabat Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) Kevin McAleenan berpose bersama Menteri Luar Negeri El Salvador Alexandra Hill didampingi Presiden El Salvador Nayib Bukele saat konferensi pers di San Salvador pada 28 Agustus 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Jose Cabezas

Di mata negara-negara Amerika Latin, Bukele dipandang sebagai sosok yang mengemban harapan publik untuk bisa mengakhiri budaya korupsi di El Salvador. Selama lebih dari tiga dekade, El Salvador dikuasai oleh duopoli partai besar yang tidak segan melakukan praktik-praktik korupsi. Mantan presiden Antonio Saca merupakan salah satu pelakunya.

Pada Rabu (11/9), pengadilan El Salvador menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepadanya setelah ia mengaku bersalah telah mencuri uang negara dan melakukan pencucian uang. Dari persidangan diketahui bahwa negara dirugikan sebesar Rp4,1 triliun.

Selain harus mendekam di balik jeruji besi, laki-laki yang memimpin El Salvador dari 2004 hingga 2009 itu juga wajib mengembalikan Rp3,6 triliun kepada negara. Pengadilan juga menghukum enam mantan pejabat lainnya antara tiga sampai 16 tahun karena terlibat dalam kasus korupsi.

5. Presiden Guatemala mengakhiri mandat CICIG karena terseret kasus korupsi

Presiden El Salvador, Nayib Bukele, saat memberikan pidato yang ditayangkan secara nasional pada 10 September 2019. twitter.com/PresidenciaSV

Meski jadi inspirasi, Guatemala saat ini rupanya justru berjalan mundur. Pada Januari lalu, Presiden Jimmy Morales memutuskan mengakhiri mandat CICIG secara sepihak. Para komisioner dan anggota lainnya yang bukan warga negara Guatemala diberi status persona non grata. Dengan kata lain, mereka harus angkat kaki dari negara itu.

Minggu lalu, lembaga tersebut secara resmi bubar. Selama beroperasi, CICIG mampu mengungkap lebih dari 120 kasus dan 70 jaringan kriminal. Ironisnya, Morales sendiri dan partai berkuasa merupakan target penyelidikan CICIG karena dugaan mendapatkan pendanaan kampanye secara ilegal.

Morales membalas dengan menuding CICIG telah melangkahi hukum di Guatemala. Mahkamah Konstitusi memutuskan langkah Moraels itu menyalahi aturan, tapi ia tidak peduli. Hasilnya adalah krisis penegakan hukum di Guatemala yang berada di luar kewenangan CICIG.