Thailand Bakal Akhiri Kebuntuan Politik, Pemilu 22 Agustus 2023

17 Agu 2023, 09:50 WIB

Ilustrasi bendera Thailand yang sedang berkibar. (unsplash.com/@itzshunnn)

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi Thailand menolak mengadili kasus pemenang pemilu Thailand dari Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat. Langkah MK Thailand ini disebut membuka jalan bagi pemungutan suara kepemimpinan baru di Negeri Gajah Putih tersebut.

Dilansir dari Channel News Asia, Kamis (17/8/2023), putusan MK ini juga akan membawa Thailand selangkah lebih dekat untuk mengakhiri kebuntuan politik yang mencengkeram negara itu sejak pemilu Mei 2023.

“MK setuju dengan suara bulat untuk tidak menerima kasus tersebut untuk disidangkan,” kata pengadilan.

Sedangkan, pemilihan umum putaran kedua rencananya akan digelar pada 22 Agustus 2023.

1. Partai Move Forward memenangkan kursi terbanyak

Pemimpin Partai Move Forward Thailand, Pita Limjaroenrat. (dok. Twitter @Pita_MFP)

Pada pemilu Mei 2023 lalu, Partai Move Forward pimpinan Pita memenangkan kursi terbanyak. Mayoritas pemilih adalah para anak muda yang menginginkan adanya perubahan pemerintahan yang selama ini dipimpin oleh militer.

Namun, Pita dijegal di parlemen dan keluar dari pencalonan dalam pemungutan suara perdana menteri pertama. Dia pun menolak untuk maju lagi di pemilihan kedua.

Untuk menjadi perdana menteri, seorang kandidat harus disetujui oleh mayoritas dari kedua majelis parlemen, yaitu 500 anggota parlemen terpilih dan 250 senator yang ditunjuk oleh Junta.

Pita sendiri tidak dapat mengumpulkan dukungan yang cukup dari para senator. Sejumlah partai mengatakan mereka tidak akan berperan dalam pemerintahan mana pun yang menyertakan Partai Move Forward.

2. Anak muda Thailand menolak kepemimpinan militer

PM Thailand, Prayut Chan ocha. (Twitter.com/Prayut Official)

Mayoritas pemilih di Thailand kini kembali menolak pemerintahan militer yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir.

Pada pemilu Mei 2023, Move Forward berada di urutan pertama dan diikuti partai koalisinya, Pheu Thai, yang merupakan partai Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra, eks PM Thailand.

3. Pemerintahan petahana dikecam

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha (twitter.com/prayutofficial)

Sementara itu, sekumpulan anak muda Thailand mengecam pemerintahan petahana saat ini karena dianggap berusaha menjegal Pita dan koalisinya. Dewan Mahasiswa Universitas Thammasat Thailand mengutuk parlemen dan senator yang menolak serta abstain dalam penunjukkan Pita sebagai PM.

“Penolakan ini sama saja menolak keinginan rakyat yang memang sudah memilih Pita pada Mei lalu,” ungkap dewan tersebut.