Thailand Terancam Gagal Punya Perdana Menteri Baru

Ketua Komisi Pemilihan, Ittiporn Boonprakong, mengatakan telah merujuk rekomendasi kasus itu ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.

"Komisi Pemilihan telah mempertimbangkan masalah ini. dan menilai status Pita Limcharoenrat dianggap batal, menurut Konstitusi Thailand," kata Komisi Pemilihan, dilansir DW. 

Partai Pita menuduh tindakan yang dilakukan lembaga itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

"Keputusan untuk mengajukan kasus ke pengadilan dengan mengatakan ada cukup bukti, tanpa memberi tahu dia tentang tuduhan apa pun dan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan adalah penyalahgunaan kekuasaan di bawah hukum pidana," kata partai itu.

Menanggapi langkah komisi, Pita mengatakan dia tetap dalam semangat yang baik, meskipun ketua pemilihan meminta pengadilan untuk menangguhkannya.

Dilansir France 24, aturan yang dituduh telah dilanggar Pita terkait kepemilikan sahamnya di sebuah perusahaan media yang sekarang sudah tidak beroperasi.

Atas hal tersebut, Komisi Pemilihan telah meluncurkan penyelidikan terhadapnya, karena sebagai anggota parlemen dia tidak diperbolehkan memiliki saham media.

"Komisi Pemilihan telah mempertimbangkan masalah ini dan menilai status Pita Limcharoenrat dianggap batal, menurut Konstitusi Thailand," kata Ittiporn.

Pada Rabu sore, Pita juga dihadapkan pada rintangan baru setelah Mahkamah Konstitusi menerima kasus terpisah yang berpusat pada janji reformasi hukum pencemaran nama baik kerajaan.

Pita dan partainya telah mengusulkan amandemen 112 dalam kampanye politik mereka, menggunakan hak dan kebebasan mereka untuk menggulingkan monarki konstitusional, mengacu pada jumlah pasal pidana yang mengatur tentang penghinaan terhadap kerajaan.

Pita masih dapat mencalonkan diri sebagai perdana menteri meski ditangguhkan sebagai anggota parlemen. Namun, jika dia menghadapi penyelidikan kriminal, dia bisa dilarang berpolitik atau menghadapi hukuman 10 tahun penjara.

Pada Rabu malam, sekelompok kecil demonstran damai berkumpul di seluruh Bangkok, termasuk Anon Numpa, pengacara hak asasi manusia dan pemimpin protes pada 2020.

"Jika kami dikhianati besok, kesempatan kami untuk menjadi pemerintah mayoritas terpilih akan tertutup. Akan ada peningkatan pertempuran minggu depan," kata Anon setelah memberi hormat tiga jari simbol yang identik dengan demonstrasi pro-demokrasi sebelumnya.

Anon mengatakan, warga Thailand akan mengawasi pemungutan suara parlemen untuk memilih perdana menteri dengan cermat.

"Besok setelah bekerja, sampai jumpa di parlemen," katanya.

Thailand telah mengalami selusin kudeta dalam satu abad terakhir, dengan ketidakstabilan politik yang menjadi bahaya reguler dan gerakan progresif sering kali dibatasi secara tiba-tiba.

Pemilu pada Mei merupakan pemilihan pertama sejak demonstrasi besar-besaran pro-demokrasi pada 2020, dengan puluhan ribu orang menyerukan reformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Para pemilih tidak suka terhadap mantan pemimpin kudeta Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, yang disalahkan atas mandeknya ekonomi dan tindakan keras terhadap hak-hak.