3 Tahun Kudeta Myanmar, PBB Minta Kekerasan Diakhiri
Jakarta, IDN Times - Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak junta militer Myanmar untuk mengakhiri kekerasan, terutama terhadap warga sipil. Hal ini diserukan bersamaan dengan tiga tahun kudeta Myanmar pada 1 Februari 2024 kemarin.
Untuk memperkuat kekuasaannya, junta militer tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya dan mengindikasikan membatalkan gelaran pemilu.
"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah," sebut pernyataan itu, dikutip dari Anadolu, Jumat (2/2/2024).
1. Status darurat Myanmar diperpanjang
Junta militer Myanmar memutuskan memperpanjang status darurat selama enam bulan lagi, pada Rabu kemarin jelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Langkah itu menangguhkan pemilu yang dijanjikan, menyusul kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021. Junta sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan, dikutip dari ANTARA.
Sedikitnya 4.474 warga sipil terbunuh sejak kudeta dan hampir 20 ribu orang ditangkap dengan alasan politik, menurut kelompok pengawas setempat Asosiasi Bantuan Tahanan Politik.