Tiongkok akan Izinkan Penjaga Pantai Gunakan Senjata

NPC (National People’s Congress) atau Kongres Rakyat Nasional milik Tiongkok mengunggah undang-undang terbaru tentang tugas dan kewajiban Penjaga Pantai milik mereka. Undang-undang tersebut dirancang untuk menetapkan struktur formal. Hal itu dapat berfungsi agar sesuai dengan peran yang mencakup mengamankan kepentingan maritim segaris dengan Beijing.

Dalam undang-undang terebut, laman berita Asahi, menuliskan bahwa Penjaga Pantai Tiongkok, selain akan diijinkan memiliki senjata, mereka juga memiliki wewenang untuk menembaki kapal asing yang masuk ke dalam wilayah maritim Tiongkok (6/11).

Segala jenis pelayaran yang dianggap ilegal di perairan Tiongkok, pihak Penjaga Pantai Tiongkok diberi wewenang untuk menggunakan senjata yang akan dipasang di kapal patroli mereka. 

Selain memiliki wewenang untuk menembaki kapal asing, Penjaga Pantai Tiongkok pada fungsi utamanya adalah untuk “mencegah dan menghapuskan semua tindakan yang mengancam kedaulatan negara”. Penjaga Pantai Tiongkok juga bertugas untuk “mengamankan pulau dan terumbu karang penting, zona ekonomi eksklusif serta pulau dan fasilitas buatan manusia yang dibangun diatas landasan kontinen”.

Dengan kebijakan baru tersebut, Penjaga Pantai Tiongkok juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan kapal-kapal asing yang berlayar di perairan Tiongkok. Jika diketahui bahwa kapal-kapal asing tersebut melanggar aturan, maka Penjaga Pantai Tiongkok juga memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap kapal-kapal tersebut.

Aturan terbaru yang bakal disahkan itu, sepertinya adalah “senjata” dalam memberikan dasar untuk memperkuat beberapa wilayah yang masih sengketa di Laut China Selatan seperti kepulauan Senkaku, yang diperebutkan Tiongkok dan Jepang. Juga, beberapa pulau buatan lain yang digunakan Tiongkok untuk pangkalan militer.

Cadangan gas yang ditemukan di wilayah Senkaku, telah membuat Jepang dan Tiongkok saling klaim wilayah tersebut. Senkaku dalam istilah Jepang, dianggap masuk dalam teritorinya. Sedangkan Diaoyu dalam istilah Tiongkok, juga dianggap masuk dalam teritorinya. Kepulauan di Laut China Seltan tersebut bisa jadi pemantik untama konflik di wilayah tersebut. 

Undang-undang baru yang dibuat oleh Tiongkok untuk Penjaga Pantainya itu, dapat menargetkan kapal-kapal Jepang yang sering berlayar di pulau-pulau tak berpenghuni di wilayah itu. Laman berita Japan Times pada 2 November 2020 mengabarkan bahwa kapal penjaga pantai milik Tiongkok terlihat di sekitar Senkaku. Keberadaan kapal penjaga pantai Tiongkok terus menambah jumlah hari pelanggaran yang dicatat oleh pihak Jepang (2/11).

“Kami akan tetap waspada dan berkoordinasi dengan kementrian terkait untuk terus mengumpulkan informasi dan memelihara pengawasan atas Kepulauan Senkaku untuk melindungi wilayah kami” kata juru bicara pemerintah Jepang.

Salah satu pulau kecil diantaranya Kepulauan Senkaku juga diklaim milik Taiwan. Konflik di wilayah Laut China Selatan tersebut kemungkinan akan semakin rumit dan membahayakan.