Tiongkok Tuduh Australia Langgar HAM di Pusat Penahanan

Hubungan antara Tiongkok dan Australia semakin rumit dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara terus bersitegang dan saling serang dalam berbagai aspek. Terbaru, Tiongkok "menyerang" Australia dan menuduh negara tersebut telah melakukan pelanggaran hak asasi di pusat penahanan lepas pantai.

Melansir dari kantor berita Reuters, delegasi Tiongkok berbicara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan mengatakan pihaknya "sangat prihatin" atas pelangagran HAM yang terjadi. Tiongkok tidak memberikan lokasi rinci di mana letak pusat penahanan lepas pantai tersebut. Akan tetapi, Tiongkok menggambarkannya sebagai "negara ketiga".

Australia memang menjadi salah satu negara favorit para imigran dan pencari suaka. Namun menurut Tiongkok, para imgran dan pencari suaka dicegat di laut dalam perjalanan ke Australia, dikirim untuk "diproses" ke Papua Nugini atau ke Pulau Nauru di Pasifik.

Selain itu, mereka yang ditahan di pusat penahanan lepas pantai, tidak memiliki kejelasan masa penahanan. Karena itu, Tiongkok menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Australia kepada para imigran dan para pencari suaka.

Hangatnya hubungan bilateral antara Tiongkok dan Australia juga melibatkan tuduhan Australia terhadap kamp konsentrasi di Xinjiang, Tiongkok. Seperti negara-negara lainnya, Australia menuduh Tiongkok telah melakukan banyak pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Meski begitu, Tiongkok selalu membela diri dan mengatakan bahwa itu bukanlah kamp konsentrasi melainkan lembaga pendidikan kejuruan. Pusat pendidikan, menurut Tiongkok,  dibangun untuk memberikan pembekalan ketrampilan dan sebagai bagian dari kampanye mengatasi kemiskinan dan untuk memerangi ekstrimisme.

Dalam "serangan" terbaru Tiongkok kepada Australia, pihak Tiongkok mengatakan "kami mendesak Australia untuk segera menutup semua pusat penahanan lepas pantai dan mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak imigran, pengungsi dan pencari suaka, terutama anak-anak," katanya seperti dikutip dari CNN.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, sejauh ini belum memberikan komentar terkait tuduhan yang telah dilakukan oleh Tiongkok tersebut. Mereka menolak berkomentar di luar jam kerja normal.

Dalam kesempatan tersebut, selain Tiongkok melancarkan tuduhan terkait pusat penahanan yang tidak ditentukan lokasinya, mereka juga meminta pihak Australia melakukan penyelidikan terhadap "kejahatan perang" serius yang dilakukan oleh pasukannya.

Pada bulan November tahun lalu, Australia mengungkap sebuah pelanggaran kemanusian yang telah dilakukan oleh pasukan khusus mereka di Afghanistan. Melansir dari laman Australia Broadcasting Corporation, pasukan khusus Australia diduga melakukan pembunuhan terhadap 39 tahanan tak bersenjata di Afghanistan antara tahun 2005-2016. Selain itu, pasukan khusus tersebut juga dituduh telah membunuh warga sipil.

Tiongkok meminta dilakukan "penyelidikan yang komprehensif dan adil" terhadap kasus-kasus "kejahatan perang serius" yang dilakukan oleh pasukan Australia di luar negeri.

Hubungan buruk antara Tiongkok dan Australia mulai ditandai dengan pengungkapan kasus tuduhan sumbangan para pengusaha negeri Tirai Bambu itu ke politisi lokal di Canberra pada tahun 2017 lalu. Hubungan memanas ketika Tiongkok memutus hubungan diplomatiknya.

Hubungan terus memburuk saat Australia melarang Huawei dalam industri jaringan 5G pada 2018 terkait keamanan nasional. Selanjutnya, hubungan kedua negara terus memburuk dan semakin kacau dalam beberapa bidang seperti ekspor-impor, penahanan jurnalis Australia dan kasus lainnya.