TNI AD Ungkap Jaringan Penyelundupan Imigran Rohingya ke Malaysia

30 Jan 2023, 19:34 WIB

Pengungsi etnis Rohingya saat proses evakuasi oleh TNI AL di Pelabuhan ASEAN, Krueng Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Jumat (31/12/2021). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Jakarta, IDN Times - Kodam Iskandar Muda Aceh membongkar adanya jaringan penyelundupan imigran Rohingya yang sempat ditampung di Negeri Serambi Mekkah itu dan dibawa ke Malaysia.

Asisten Intelijen Kasdam IM, Kolonel (Inf) Aulia Fahmi Dalimunthe di Banda Aceh mengatakan pihaknya berhasil menangkap terduga pelaku yang terlibat di dalam penyelundupan imigran Rohingya itu. Terduga pelaku merupakan warga Kabupaten Aceh Tamiang dan berinsial MN.

"MN sudah diserahkan ke polisi. Tim kami juga sudah mengembangkan sejumlah nama lainnya. Pelaku diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO wilayah Aceh, Sumbagut dan Malaysia," ungkap Aulia seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Senin, (30/1/2023).

Ia menjelaskan terbongkarnya jaringan penyelundupan imigran Rohingya berawal dari adanya informasi soal sindikat TPPO imigran Rohingya di Manyek Payed, Kabupaten Aceh Tamiang pada (25/1/2023). Aparat keamanan kemudian mendatangi rumah MN.

"Kemudian, tim aparat keamanan membawa MN ke Makoramil 06/MYP Kodim 0117/Aceh Tamiang untuk dimintai keterangan. Dari keterangan MN, diperoleh informasi bahwa imigran Rohingya di Aceh diselundupkan ke Malaysia," tutur dia.

Lalu, bagaimana modus operandi yang digunakan oleh MN untuk menyelundupkan imigran Rohingya ke Malaysia?

1. MN diminta oleh satu agen untuk selundupkan warga Rohingya yang kabur dari tempat penampungan

Ilustrasi pengungsi etnis Rohingya berada di Pulau Idaman, pesisir Pantai Kuala Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh, Sabtu (5/6/2021). Sebanyak 81 orang pengungsi etnis Rohingya dengan tujuan Malaysia yang terdampar di Aceh pada 4 Juni 2021. (ANTARA FOTO/Irwansyah)

Lebih lanjut, MN terbongkar ikut terlibat dalam jaringan penyelundupan Rohingya bermula dari kepulangannya bersama istrinya, HD, dari Malaysia. Keduanya menumpang kapal ke Dumai lalu berlayar menuju ke Medan. Dari sana, perjalanan dilanjutkan ke Aceh Tamiang pada Desember 2022.

Saat di Aceh Tamiang, MN dihubungi oleh seorang warga Rohingya berinisial D. D diduga adalah agen dan ia meminta kepada MN agar menjemput sejumlah imigran Rohingya yang melarikan diri dari tempat penampungan di Kota Lhokseumawe, Aceh. "MN diberi imbalan Rp1 juta per orang dan diberikan biaya kendaraan senilai Rp7 juta. Ia kemudian menjemput tiga warga Rohingya pada 4 Januari 2023," tutur Aulia.

Selanjutnya, MN menghubungi seseorang berinisial E untuk mencarikan kendaraan untuk mengantarkan tiga imigran Rohingya tersebut ke Tanjung Balai, Medan. Pihak lain berinisial D sudah menyiapkan rumah untuk tiga imigran Rohingya itu. Belakangan, diketahui bahwa di rumah yang disewa oleh D juga dihuni oleh banyak imigran Rohingya.

2. Biaya pemberangkatan imigran Rohingya ke Malaysia mencapai Rp20 juta

Ilustrasi pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di pesisir pantai Kuala Simpang Ulim berada dalam tenda sementara di pulau Idaman, Aceh Timur, Aceh, Minggu (6/6/2021). (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

MN lalu dihubungi lagi oleh orang lain berinisial S alias N untuk menjemput tujuh imigran laki-laki Rohingya. Mereka juga kabur dari tempat penampungan di Kota Lhokseumawe.

Sama seperti tiga imigran Rohingya, tujuh warga tersebut juga sempat diinapkan di rumah MN di Aceh Tamiang. "Tujuh orang Rohingya ini lalu diserahkan ke sebuah tempat berdasarkan arahan seseorang berinisial H," kata Aulia.

Ia juga menyebut H memberikan duit senilai Rp20 juta untuk menyelundupkan tujuh imigran Rohingya itu ke Malaysia.

3. Kemlu temukan arus warga Rohingya dari Myanmar tak lagi murni pengungsian

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib. (dok. Kemlu RI)

Sementara, ketika ditanyakan kepada Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib, informasi yang diungkap oleh Kodam Iskandar Muda (IM) mengonfirmasi pernyataannya pada awal Januari 2023 saat rapat dengan DPR Aceh. Ketika itu, Habib melihat ada pola bahwa pergerakan warga Rohingya bukan lagi murni pengungsian.

"Tetapi, ini secondary movement karena antara lain ada organisasi yang mengatur. Mereka ada berbagi titik koordinat dan location," ujar Habib kepada IDN Times di komplek parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, (30/1/2023).

Ia menyimpulkan demikian berdasarkan hasil wawancara badan pengungsi PBB, UNHCR dengan warga Rohingya yang terdampar di Aceh pada 2022 lalu. "Setiap ada yang datang kan akan melalui proses interview, registrasi dan verifikasi statusnya. Kan UNHCR bertanya caranya (bisa ke Aceh) gimana," tutur dia.

Ia menyebutkan saat ada arus warga Rohingya yang terdampar di Aceh maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dunia internasional. Dalam hal itu UNCHR.