Tolak Bayar Iuran ke WHO, Trump Alihkan Rp918 Miliar untuk yang Lain

Berdasarkan peraturan PBB, setiap negara yang ingin keluar dari keanggotaan wajib menyampaikan pemberitahuan setahun sebelumnya, dan harus membayar seluruh utang atau tunggakan.

Amerika Serikat merupakan penyokong dana terbesar WHO, yaitu sebanyak 22 persen atau Rp1,8 triliun dari anggaran lembaga kesehatan itu. Ketika surat pemberitahuan keluar dari WHO disampaikan, Washington telah membayar Rp858 miliar.

Nerissa Cook, Deputy Assitant Menteri Luar Negeri untuk urusan organisasi internasional, mengatakan pemerintah masih bisa mempertimbangkan ulang keputusan keluar, jika WHO mau melakukan transformasi. Melansir CNBC, WHO sejauh ini tak mau berkomentar selain mengaku menyesalkan keputusan Amerika Serikat.

"Saat ini, Departemen Luar Negeri dalam proses memberitahu Kongres soal program ulang dari anggaran tersebut," kata Cook. Ia menyebut Amerika Serikat sedang mencari mitra alternatif selain WHO, untuk urusan yang berhubungan dengan kesehatan. Hanya saja, ini diprediksi akan sulit terwujud.

Penyebabnya adalah WHO mempunyai koneksi dan aset tak tergantikan hingga sangat penting bagi kepentingan ekonomi, kebijakan luar negeri hingga kesehatan masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Misalnya, badan PBB yang berkantor di Swiss itu adalah koordinator pengumpulan sampel virus influenza di seluruh dunia.

Trump memberikan surat terbuka kepada Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Mei lalu. Isinya adalah kritikan dan tudingan seperti tidak netralnya WHO ketika pandemik COVID-19 berlangsung.

Ia menuduh WHO tidak bersikap independen karena tunduk pada pengaruh Tiongkok. Karena itu, lanjut Trump, organisasi tersebut gagal menjalankan tugasnya, terutama dalam menegur Beijing yang menyembunyikan informasi penting soal wabah pada masa-masa awal.

Trump turut mempersoalkan pujian Tedros kepada Tiongkok saat dirinya bertemu Xi di Beijing pada akhir Januari. Tedros memuji Tiongkok telah "bersikap transparan" dalam proses cepat tanggap. Saat itu, beberapa pihak sebenarnya sudah mengkritik WHO 'bermain mata' dengan Beijing.

Lalu, sejak Desember hingga awal Februari, Trump menilai WHO "gagal menekan Tiongkok untuk mengizinkan masuknya tim WHO yang terdiri dari para pakar internasional," sehingga mereka baru tiba di negara tersebut pada 16 Februari atau dua minggu setelah status PHEIC diumumkan.

Melalui pernyataan resminya, Cook menegaskan kembali tudingan tersebut. "Posisi Gedung Putih adalah WHO perlu melakukan reformasi dan mulai memperlihatkan independensi dari Partai Komunis di Tiongkok," kata dia.

"Kami mengadvokasi transparansi lebih besar dan akuntabilitas lebih besar serta kami ingin melihat komunikasi lebih cepat dan bermutu tinggi," tambahnya. Ia turut menjelaskan pemerintah ingin "melihat manajemen yang kuat dan fokus pada pencegahan dan deteksi dan respons terhadap pandemik".

Sementara, Amerika Serikat juga memutuskan untuk tak terlibat dalam usaha penemuan vaksin COVID-19 yang dipimpin WHO melalui COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX) yang diikuti lebih dari 170 negara. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menilai ini tidak perlu dibesar-besarkan.

"Tak ada negara yang lebih bersedia dan sangat berkomitmen terhadap distribusi vaksin ke seluruh dunia selain Amerika Serikat," kata Pompeo. "Kami akan mengerdilkan setiap bangsa dalam hal sumber daya finansial."