Tolak Intervensi AS, Honduras Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi

Penangguhan perjanjian ekstradisi ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Castro pada Rabu pagi. Ia pun mengecam Washington terus berupaya ikut campur dalam segala urusan politik negaranya. 

"Intervensi dan sikap intervensionisme dari Amerika Serikat, beserta dengan keinginan untuk terlibat dalam politik langsung di Honduras lewat Kedutaan Besar atau representatif negara lainnya tidak dapat ditoleransi," tegasnya, dikutip Reuters.

"Amerika Serikat tidak menghiraukan dan melanggar prinsip dan praktik hukum internasional yang mempromosikan penghargaan terhadap kedaulatan dan keputusan rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian. Cukup!" tambahnya. 

Dubes AS di Honduras, Laura Dogu sempat mengaku terkejut atas pertemuan Menteri Pertahanan (Menhan) Honduras Jose Manuel Zelaya dengan Menhan Venezuela Vladimir Padrino Lopez pada pekan lalu.

"Saya mengaku terkejut dan sedikit kecewa melihat salah satu pejabat penting di Honduras duduk bersama dengan salah satu anggota kartel narkoba yang berbasis di Venezuela. Padahal, Presiden Castro terus memperjuangkan perlawanan terhadap geng penyelundup narkoba," tutur Dogu, dikutip EFE. 

Sejak September 2018, Kementerian Keuangan AS sudah menetapkan sanksi kepada beberapa orang yang dekat dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, termasuk istrinya Cilia Flores dan Padrino Lopez. 

Sementara itu, Honduras di bawah pemerintahan sayap kiri termasuk salah satu negara Amerika Latin yang mengakui kemenangan Maduro di pilpres Venezuela. 

Hakim di Mahkamah Konstitusi Honduras, Juan Carlos Barrientos, mengatakan bahwa pernyataan Presiden Castro tidak dapat ditoleransi. Ia mengklaim pernyataan itu justru mendukung impunitas terhadap penyelundup narkoba. 

"Saya menekankan bahwa keputusan untuk menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan AS tidak cukup hanya dari Kemlu. Namun, langkah ini harus didiskusikan dan disetujui oleh Parlemen Honduras agar dapat ditetapkan," terangnya, dilansir CNN.

Sebagai informasi, perjanjian ekstradisi antara kedua negara sudah disetujui pada 1909 dan diterapkan sejak 1912. Perjanjian itu telah membantu proses ekstradisi 43 warga Honduras ke AS yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba, termasuk mantan Presiden Juan Orlando Hernandez dan adiknya Tony Hernández.