Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Serbia mengadakan demonstrasi di Belgrade pada Jumat (17/3/2023), untuk menolak proposal yang diajukan Uni Eropa (UE) terkait pengakuan kedaulatan Kosovo. Proposal itu juga berisikan pendirian Komunitas Munisipal Serbia (CSM) di Kosovo.
Sebulan lalu, warga Serbia sudah melangsungkan demonstrasi besar menolak pengakuan Kosovo sebagai negara merdeka. Bahkan, demonstrasi berujung ricuh usai massa berusaha masuk ke dalam gedung pemerintahan.
Beberapa ribu orang berkumpul di Belgrade dengan membawa spanduk dan bendera Serbia. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Kosovo tidak dijual", "Serbia, bukan anggota Uni Eropa", dan "Jangan mengapitulasikan Kosovo".
Demonstrasi damai itu berlangsung dengan aksi long-march dari Gereja Saint Sava ke gedung pemerintahan. Pemimpin demonstran dari Partau Demokratik Serbia, Milos Jovanovic mengaku bahwa ini merupakan awal dari aksi protes.
"Ini baru permulaan dari protes. Persetujuan ini tentu saja sebuah pengakuan. Entah Anda mengungkapkannya secara gamblang atau ini berhubungan tidak langsung. Ini tetaplah sebuah pengakuan dan tidak dapat diterima," papar Jovanovic, dilansir Reuters.
Sejumlah partai sayap kanan di Serbia memrotes lantaran aktivis dan simpatisannya dihalangi pergi ke Belgrade. Padahal, mereka akan menghadiri demonstrasi damai yang menolak proposal normalisasi hubungan Serbia-Kosovo.
Dilansir N1, aktivis sayap kanan memblokade persimpangan utama di Novi Sad dan sebagian Jalan Ibarska. Mereka juga mengungkapkan bahwa polisi sengaja menghalangi aktivis yang berasal dari Serbia selatan untuk pergi ke Belgrade.
Pasalnya, polisi memberhentikan operasional perusahaan bus secara mendadak dengan dalih adanya pengecakan teknis. Selain di Novi Sad, polisi diketahui sudah menghentikan bus di Leskovac dan Lebane. Bahkan, polisi akan memberi denda bagi pengemudi bus yang melanggar.
Demonstrasi ini dilakukan menjelang pertemuan antara Presiden Serbia, Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti di Ohrid, Makedonia Utara. Keduanya akan mendiskusikan normalisasi hubungan yang dimediasi oleh Uni Eropa.
Presiden Vucic mengaku bahwa ia belum menerima proposal rencana implementasi perjanjian sebelum pertemuan. Namun, ia berharap solusi dapat tercapai untuk normalisasi hubungan kedua negara.
"Normalisasi bagi saya bukan sebuah penggantian de facto dan de jure soal pengakuan Kosovo. Normalisasi adalah kebutuhan agar mencapai relasi yang lebih baik dengan Albania dan kami dapat hidup bersama dan jika tidak, serahkanlah ke yang lain," terang Vucic, dikutip Balkan Insight.