Tolak Utusan Khusus ASEAN, Kelompok Masyarakat Sipil Myanmar Demo

06 Agu 2021, 23:38 WIB

Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)

Jakarta, IDN Times - Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil Myanmar menolak penunjukan utusan khusus oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Mereka mengatakan organisasi regional seharusnya berkonsultasi dengan penentang junta yang berkuasa dan pihak-pihak lain.

Para menteri luar negeri ASEAN, pada Rabu (4/8/2021), menunjuk Menlu Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Dia ditugasi untuk mencoba menyelesaikan krisis di Myanmar dengan membuka dialog dan mengawasi bantuan kemanusiaan.

"CSO Myanmar (organisasi masyarakat sipil) mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap ASEAN dan kurangnya proses pengambilan keputusan yang inklusif dan kelambanan mereka dalam menghadapi beberapa kejahatan paling keji yang dilakukan di kawasan itu," demikian isi pernyataan dari 413 kelompok masyarakat sipil, Jumat (5/8/2021).

1. Menuntut NUG dilibatkan dalam penunjukan utusan Myanmar

Default Image IDN

Pemerintah yang dipimpin oleh panglima militer dan perdana menteri Min Aung Hlaing telah menyetujui penunjukan sang utusan, menurut laporan media yang dikendalikan pemerintah.

Kelompok-kelompok masyarakat Myanmar tersebut mendesak agar Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) yang dibentuk oleh penentang junta, juga harus diajak berkonsultasi mengenai penunjukan tersebut. Belum ada komentar dari NUG tentang penunjukan utusan itu.

Baik Sekretariat ASEAN maupun Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam belum berkomentar.

2. Penunjukan utusan khusus ASEAN dan lima poin konsensus

Default Image IDN

Utusan khusus ASEAN yang baru ditunjuk ini bertugas untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait, yaitu junta militer dengan NUG yang merupakan pemerintahan bayangan.

NUG diisi oleh politikus Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang berhasil memenangkan pemilu November 2020. Di sisi lain, junta menuding NLD sebagai organisasi terorisme karena menyulut aksi kerusuhan di sejumlah tempat.

ASEAN berharap Myanmar berkomitmen untuk memberi akses penuh kepada utusan khusus dalam menjalankan tugasnya.

Para menlu ASEAN sudah mengesahkan joint communique dari ASEAN Ministerial Meeting (AMM), dan paragraf 93 yang sempat membuat pengesahan ditunda. Selama pembahasan yang cukup alot tersebut, negara-negara ASEAN kompak memandang pelaksanaan lima poin konsensus sebagai hal yang mendesak.

3. Ratusan orang tewas selama aksi protes menentang junta militer yang mengambil alih pemerintahan

Pihak oposisi Myanmar merasa kehilangan kepercayaan kepada ASEAN dalam mengatasi masalah krisis di Myanmar. (Twitter.com/kzy_linn)

Myanmar berada dalam kekacauan politik sejak tentara pada 1 Februari 2021 menggulingkan pemerintah sipil terpilih Aung San Suu Kyi.

Sudah ratusan orang tewas ketika militer menindak aksi protes oposisi, dan dalam bentrokan antara tentara dan pasukan pertahanan masyarakat setempat --yang bersenjata ringan dan sering berkumpul secara mendadak.