Jakarta, IDN Times - Kementerian Keamanan Transnistria menuding Moldova menggunakan tentara Ukraina yang terlatih untuk melancarkan teror di wilayahnya. Bahkan, negara pecahan Moldova itu menuding Chisinau berniat membunuh pemimpinnya.
Belakangan ini, relasi Transnistria- Moldova terus menegang di tengah berkecamuknya perang Rusia-Ukraina. Bahkan, Tiraspol menginginkan penambahan jumlah tentara Rusia yang ditempatkan di wilayahnya karena merasa terancam oleh Ukraina.
Transnistria menyebut bahwa terdapat lebih dari 60 pasukan Ukraina yang sedang dilatih di Moldova. Mereka akan digunakan untuk melancarkan serangan terorisme di wilayah pecahan Moldova tersebut.
"Mereka sedang dilatih untuk melancarkan terorisme di Transnistria. Mereka diduga akan melancarkan serangan ke sejumlah infrastruktur, pos militer, dan melakukan penculikan serta pembunuhan kepada pemimpin maupun petinggi di Transnistria," ungkapnya pada Jumat (12/1/2024).
Dilansir The Kyiv Independent, Kementerian Pertahanan Moldova mengatakan, tudingan tersebut adalah sebua provokasi yang bertujuan pada propaganda. Ia pun menyebut latihan tentara Ukraina tersebut agar mereka dapat terlatih dalam menjinakkan ranjau.
"Kami merekomendasikan kepada seluruh warga Moldova untuk menerima kabar yang disiarkan langsung oleh pemerintah untuk menghindari hoaks," terangnya.
Pada Kamis (11/1/2024), ratusan warga Transnistria mengadakan demonstrasi di pintu perbatasan Varnita dan Tighina yang memisahkan Moldova-Transnistria. Mereka menolak pemberlakuan pajak bagi barang ekspor dari Moldova ke Transnistria mulai 1 Januari.
"Kenaikan harga ini disebabkan oleh kebijakan Chisinau dan kami meminta agar kebijakan ini ditinggalkan. Perubahan sistem perpajakan barang di Transnistria akan mendorong kenaikan harga," tutur Sergey Sandu selaku perwakilan dari Union Moldova di Transnistria, dikutip Balkan Insight.
Dalam demonstrasi tersebut, warga diketahui menyuarakan slogan, "Perampokan rakyat bukanlah jalan menuju ke Eropa", "Moldova adalah negara agresor", "Tidak untuk blokade Transnistria", "Tidak untuk perampokan kepada rakyat".
Sementara itu, pemerintah Transnistria mengatakan bahwa Moldova tengah mengadakan blokade ekonomi kepada wilayahnya.
Wakil Perdana Menteri Moldova Oleg Serebrian mengatakan bahwa tidak akan mengubah kebijakan perpajakan ini meski mendapat penolakan dari Tiraspol.
"Meningkatnya tensi antara Chisinau-Tiraspol memang merugikan semuanya. Namun, kami tidak terintimidasi atas ancaman tersebut dan mereka tidak akan membuat kami berpikir ulang soal posisi kami saat ini. Diskon bea cukai tidak akan dibuat," terangnya.
Pemerintah Moldova menyebut bahwa aturan baru pajak ini berdampak pada perlakuan seimbang kepada seluruh perusahaan di Moldova dan Transnistria. Pasalnya, lebih dari setengah barang yang diproduksi di Transnistria dijuak ke Moldova.
Selain itu, pemberlakuan pajak baru ini adalah komitmen yang dibuat Moldova setelah mendapatkan status kandidasi Uni Eropa (UE) sejak 21 Juli 2022.