Truk Seafood Inggris Protes Kebijakan Brexit di Parlemen

Melansir dari The Guardian, para truk yang parkir di dekat gedung parlemen bertuliskan berbagai ujaran protes seperti "pembantaian Brexit" dan "pemerintah yang tidak kompeten menghancurkan industri kerang". Sebelumnya mereka dikabarkan akan melakukan ancaman yang dikeluarkan pekan lalu yang akan membuang ikan segar di dekat No 10 di Downing Street.

Gary Hodgson, direktur Venture Seafoods, yang mengekspor kepiting dan lobster hidup dan olahan ke UE, ia menyampaikan bisnis sedang kacau dan sistem mungkin akan hancur dan ia juga memberitahu bahwa seorang operator truk butuh 400 halaman dokumentasi ekspor pekan lalu untuk masuk ke UE. David Rosie dari perusahaam DR Collin & Son, yang memperkejakan 200 orang, sebelumnya bisa mengirim satu atau dua truk berisi kepiting hidup, lobster dan lobster Norwegia ke Prancis setiap hari, yang bernilai sebesar 150 ribu pound sterling atau setara dengan 2,8 miliar rupiah. David Rosie juga mengatakan setelah transisi Brexit berakhir perusahaanya belum melakukan satu pun ekspor.

Industri makanan laut Inggris sedang bermasalah sejak melewati masa transisi Brexit. Kini untuk setiap ekspor butuh dokumen bea cukai lengkap, jaminan atas aturan asal, sertifikat kesehatan, dan biaya baru dalam ekspor. Selain itu, setiap truk yang dengan muatan lebih dari satu jenis atau kelompok, dapat ditahan jika hanya satu kotak pengangkut yang tidak memiliki dokumen sesuai dan lengkap.

Rod McKenzie, direktur kebijakan dari Asosiasi Pengangkutan menjelaskan bahwa meski dokumen telah lengkap truk masih mungkin tekena denda karena terlalu lama dalam pemerikasaan dokumen bea cukai sebagai "izin akses Kent" 24 jam, yang berlaku untuk semua pengemudi truk internasional melintasi Selat, yang telah kadaluarwasa izinnya.

Inggris saat ini tengah menghadapi kekacauan dalam industri makanan laut karena sebagian besar hasil tangkapan nelayan di ekspor ke UE.

Industri makanan laut merupakan salah satu persoalan yang banyak dibahas saat masa transisi Brexit. Melansir dari Associated Press, hasil kesepakatan Inggris dan UE telah melahirkan peraturan penangkapan ikan di perairan Inggris. Dalam peraturan baru tersebut kuota penangkapan ikan UE di perairan Inggris akan dikurangi sebesar 25 persen selama periode transisi lima setengah tahun, kemudian kuota akan kembali dinegosiasikan lagi.

Selain masalah di industri makanan laut setelah keluar dari UE, Inggris juga dihadapi masalah lain, di mana perekonomian telah terganggu di awal tahun ini.

Berlakunya peraturan perdagangan baru dengan Inggris-UE membuat perdagangan barang tanpa kuota atau tarif. Kini dalam ekspor  berbagai barang ke UE akan ada bea cukai, pemeriksaan perbatasan, dan hambatan lainnya dalam mengirm barang ke UE atau menerima barang dari UE tersebut. Akibat kebijakan baru tersebut perusahaan telah mengurangi jumlah pengiriman, yang menyebabkan beberapa kebutuhan yang biasanya tersedia kini sulit ditemukan.

Melansir dari The Press and Journal, untuk membantu para perusahaan industri makanan laut yang terdampak akibat rumitnya birokrasi setelah Brexit, Perdana Menteri Boris Johnson menyampaikan dalam sebuah wawancara tv pada hari Senin bahwa perusahaan bisa mengajukan dana kompensasi sebesar 23 juta pound sterling atau setara dengan Rp439 miliar.

"Dimana Bisnis, bukan karena kesalahan mereka sendiri, telah mengalami penundaan birokrasi atau kesulitan dalam mengirimkan barang mereka dan ketika ada pembeli yang benar-benar berkeinginan di sisi lain dalam penyaluran, dan mereka mengalami masalah akan ada dana kompensasi sebesar 23 juta pound sterling yang kami siapkan dan kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan."

Mengenai skema pemberian dana kompensasi juru bicara perdana menteri menyampaikan. "Kami bekerja sangat erat untuk melihat bagaimana kami dapat menyelesaikan masalah sementara yang dihadapi sektor makanan laut. Kami akan berupaya membantu dan memberi kompensasi kepada mereka atas beberapa masalah yang mereka hadapi sejak akhir masa transisi. Kami akan segera menjelaskan lebih banyak rinciannya, akan ada pembicaraan selama akhir pekan dan kami akan segera menjelaskan detail selengkapnya."

Juru bicara Partai Nasional Skotlandia (SNP) untuk perikanan, Deidre Brock menyampaikan bahwa keadaan saat ini sudah sangat mendesak dan dibutuhkan segera skema pemberian dana kompensasi. Jika tidak segera ia khawatir industri akan hancur dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan.