Washington, IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berencana mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu waktu setempat (6/12). Padahal, Yerussalem sedang diusulkan sebagai ibu kota negara Palestina.
Keputusan esktrem ini akan menandai berakhirnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sebab, selama tujuh dekade terakhir, AS meyakini two-state solution sebagai jalan keluar dari konflik Israel dan Palestina.
Dikutip dari The New York Times, pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Trump siap mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke kota tersebut. Ia dijadwalkan memberikan pengumuman itu melalui pidato resmi di Gedung Putih.
Jika itu terjadi, Trump akan jadi Presiden Amerika Serikat pertama yang mengambil langkah tersebut sejak berdirinya Israel pada 1948. Ia sudah menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan sejumlah pemimpin dunia Arab untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri tersebut pada Selasa (5/12).
Pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem sendiri diprediksi akan memakan waktu selama beberapa tahun. Keputusan Trump itu disambut baik oleh pihak-pihak yang pro-Israel. Ia juga dilihat mampu mewujudkan janji kampanyenya terkait konflik Israel dan Palestina di mana Trump mengindikasikan akan mendukung Israel dan keras terhadap Palestina.
"Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah langkah positif dan penting, terutama di tengah upaya warga Palestina untuk menyepelekan ikatan sejarah antara bangsa Yahudi dan Kota David," ujar Amos Yadlin, direktur eksekutif Institut Ilmu Keamanan Nasional di Tel Aviv.
Pembangunan kedutaan besar Amerika Serikat yang baru di Yerusalem akan memakan waktu cukup lama. Untuk sementara, Trump memerintahkan agar para diplomatnya tetap tinggal di Tel Aviv. Seperti dilaporkan The Guardian, mereka diperingatkan agar menghindari Kota Lama dan Tepi Barat karena khawatir akan keselamatan mereka.
Peringatan tersebut bukan sebuah kejutan. Langkah unilateral Trump itu sangat kontroversial mengingat Yerusalem adalah kota yang paling diperebutkan oleh Israel dan Palestina. Langkah itu memiliki arti bahwa Amerika Serikat melihat Israel sebagai entitas yang lebih sah dan berkuasa dibandingkan Palestina.
Mahmoud Abbas, melalui juru bicaranya, mengingatkan Trump bahwa keputusan tersebut sangat berbahaya untuk upaya perdamaian yang diperjuangkan selama bertahun-tahun oleh Israel dan Palestina. Ia juga mengatakan stabilitas regional bisa terancam karena keputusan itu. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Raja Abdullah dari Yordania dan Raja Salman dari Arab Saudi.
Sementara itu, pada 3 Desember lalu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memanggil Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan Jr. ke Pejambon. Retno menyatakan keprihatinan Indonesia terkait keputusan Trump itu. Ia juga mengingatkan bahwa hal tersebut akan mengancam proses perdamaian Israel dan Palestina.
Sebuah poling yang dilakukan oleh Israel dan Palestina pada Maret 2010 menunjukkan bahwa mayoritas warga kedua negara mendukung two-state solution. Artinya, mereka melihat bahwa konflik antara Israel dan Palestina hanya bisa diselesaikan jika keduanya saling mengakui kedaulatan masing-masing.
Amerika Serikat, sebagai salah satu pihak kunci dalam Perjanjian Oslo, mendukung solusi tersebut. Barack Obama, misalnya, pernah berkata,"Amerika Serikat percaya bahwa negosiasi harus menghasilkan dua negara-dengan Palestina yang berbatasan dengan Israel, Yordania dan Mesir, dan Israel berbatasan dengan Palestina."