Tuai Polemik, Mengapa RI Tolak Resolusi Pencegahan Genosida di PBB?

Pada 2017, kata Febri, Australia bersama Ghana mengajukan agenda tambahan untuk membahas R2P. Namun, kala itu, gagasan yang diusulkan mereka adalah supplementary agenda hanya untuk tahun 2017.

“Itu kemudian diputuskan di General Committee, itu biro di Majelis Umum yang membahas agenda-agenda apa saja dalam masa sidang yang berjalan,” ulas Febri.

Tahun berikutnya, ternyata Australia dan Ghana kembali mengajukan supplementary agenda, dengan janji yang sama, yaitu hanya untuk tahun 2018 saja.

“Tapi 2019 diminta supplementary lagi, jadi memang ada janji yang terus-terusan tidak ditepati. Hingga 2021 muncul permintaan agar dibuat agenda sendiri dan dipermanenkan,” tambahnya.

Resolusi yang ditolak oleh 15 negara, termasuk Indonesia dan Korea Utara, berisi dua poin, yaitu membuat pertemuan khusus untuk membahas R2P dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melaporkan agenda R2P.

Menurut Febri, permintaan tersebut justru memperlambat esensi dari pertemuan, yakni membahas seputar implementasi R2P. Sebab, supplementary agenda yang berlangsung selama tiga tahun terakhir ternyata tidak ada bedanya dengan pembahasan R2P pada World Outcome Summit.

“Apa yang dibahas di supplementary agenda bisa dibahas di pertemuan yang sudah berjalan belasan tahun. Jadi ini terlalu buang-buang tenaga, buat resolusi baru, apalagi situasi dunia sedang seperti ini,” paparnya.

Febri menyambung, “jadi keliru kalau dikatakan voting against, berarti Indonesia tidak mau membahas isu genosida. Sejak 2005 sampai 2020 Indonesia selalu ikut membahas R2P, bahkan Indonesia mendukung konsep R2P pada World Summit. Secara konsep semuanya sepakat, hanya di mana R2P seharusnya dibahas yang berbeda.”
 

Secara garis besar, R2P memiliki tiga pilar.

Pilar pertama menjelaskan tentang perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan perang, genosida, pembersihan etnis, dan pelanggaran kemanusiaan merupakan tanggung jawab negara.

Pilar kedua, apabila negara tidak mampu (unable) untuk memberikan perlindungan, maka komunitas internasional dapat atau wajib memberi bantuan kepada negara tersebut.

“Artinya, ada kerja sama internasional untuk membantu negara sebagai penanggung jawab utama,” terang Febri.

Pilar terakhir, apabila negara tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling), maka masyarakat internasional dapat melakukan collective action untuk memberikan perlindungan sesuai Bab 7 Piagam PBB.

“Pilar satu dan kedua jelas. Pilar ketiga inilah yang butuh pembahasan lebih jauh, menyangkut collective action, kapan harus dilakukan, parameters unable dan unwilling itu apa, siapa yang mendanai. Itulah yang dibahas dalam pertemuan karena saat ini belum ada konsensus mengenai implementasi R2P,” beber Febri.

Dia menutup, “pembahasan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, makanya Indonesia merasa tidak perlu dibuat resolusi baru.”