Tuai Protes, Senat Meksiko Loloskan RUU Reformasi Peradilan

Jakarta, IDN Times - Senat Meksiko pada Rabu (11/9/2024) dini hari waktu setempat, menyetujui reformasi peradilan yang kontroversial dengan suara 86 setuju dan 41 menolak. Reformasi ini akan mengubah sistem pengangkatan hakim menjadi sistem pemilihan umum oleh rakyat.

Perubahan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Meksiko.Presiden Andrés Manuel López Obrador menjadikan reformasi ini sebagai salah satu agenda utamanya sebelum mengakhiri masa jabatan pada akhir bulan ini.

Namun, reformasi ini tidak lepas dari kontroversi. Sejak diusulkan, rencana ini telah memicu protes dan pemogokan pekerja pengadilan di seluruh negeri. Bahkan, saat sidang Senat berlangsung, para demonstran menerobos masuk ke gedung Senat. Hal ini memaksa sidang dipindahkan ke lokasi lain.

Dilansir dari CNN, reformasi ini masih harus melewati satu tahap lagi sebelum resmi diberlakukan. Tahap tersebut adalah persetujuan dari mayoritas badan legislatif negara bagian Meksiko.

Reformasi ini akan membawa perubahan besar dalam sistem peradilan Meksiko. Sekitar 7 ribu hakim, dari tingkat lokal hingga Mahkamah Agung, harus bersaing untuk mempertahankan jabatan mereka.

"Reformasi ini akan menjadi bersejarah. Ini akan mengubah cara peradilan dilihat dan dipahami," ujar Senator Ernestina Godoy Ramos dari partai Morena, dikutip dari New York Times .

Selain itu, reformasi ini juga akan mengurangi jumlah hakim Mahkamah Agung dari 11 menjadi 9 orang. Masa jabatan hakim Mahkamah Agung akan dibatasi menjadi 12 tahun.

Batas usia minimal 35 tahun untuk menjadi hakim Mahkamah Agung juga dihapuskan. Pengalaman kerja yang dibutuhkan akan dikurangi dari 10 tahun menjadi 5 tahun.

"Di mana letak 27 tahun pengabdian saya? Saya memulai dari bawah," kata Sandra Herrera Benítez, seorang panitera pengadilan dan juru bicara pekerja peradilan di kota Monterrey utara. Benítez mogok kerja bulan lalu bersama ribuan pekerja pengadilan federal lainnya di seluruh Meksiko.

Dilansir Reuters, reformasi ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Para pengkritik menganggap reformasi ini sebagai ancaman terhadap konsep pemisahan kekuasaan dan negara hukum di Meksiko. Mereka khawatir reformasi ini akan membuat sistem peradilan menjadi lebih terpolitisasi.

"Hakim akan cenderung bertindak sesuai keinginan pemilih agar terpilih kembali, bukan berdasarkan hukum semata," jelas Amrit Singh, profesor hukum di Universitas Stanford dan pakar negara hukum.

Amerika Serikat dan Kanada, mitra dagang utama Meksiko, telah memperingatkan bahwa reformasi ini bisa melemahkan perjanjian dagang diantara mereka. Kekhawatiran ini berdampak pada perekonomian Meksiko. Nilai peso Meksiko melemah 17 persen sejak pemilihan umum 2 Juni yang memenangkan calon dari partai berkuasa.

Kontroversi juga muncul terkait proses pengesahan reformasi ini. Beberapa hari sebelum pemungutan suara, anggota parlemen oposisi mengklaim mereka telah diancam, diintimidasi, dan ditawari suap untuk menyetujui reformasi tersebut.

Meski menuai kontroversi, reformasi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Presiden terpilih Claudia Sheinbaum, yang akan mulai menjabat pada Oktober, menyambut baik hasil pemungutan suara tersebut.

"Dengan pemilihan hakim, magistrat, dan menteri, administrasi peradilan di negara kita akan diperkuat. Rezim korupsi dan hak istimewa akan usang dan demokrasi serta negara hukum yang sejati sedang dibangun," tulis Sheinbaum di media sosialnya.

Pemerintah berargumen reformasi ini diperlukan untuk memberantas korupsi dalam sistem peradilan. Mereka ingin memastikan sistem tersebut responsif terhadap keinginan rakyat. Bahkan, menurut asosiasi kamar dagang Meksiko, lebih dari setengah pemimpin bisnis negara itu mendukung proposal ini.

Jika disetujui, Meksiko akan menjadi negara kedua di benua Amerika, setelah Bolivia, yang memiliki sistem pemilihan hakim oleh rakyat.

Tuai Protes, Senat Meksiko Loloskan RUU Reformasi Peradilan

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di