Jakarta, IDN Times - Pemerintah Tunisia, pada Minggu (3/9/2023), menetapkan pemimpin oposisi Abdel Karim Harouni sebagai tahanan rumah. Otoritas setempat pun tidak memberikan keterangan terkait kesalahan yang dilakukan oleh Harouni.
Belakangan ini, situasi di Tunisia masih terus dihantui oleh krisis politik dan ekonomi. Bahkan, Preiden Kais Saied dianggap terus mengarah ke autoritarianisme setelah menginstruksikan penangkapan dan hukuman kepada pemimpin oposisi di negaranya.
Mendengar penahanan ini, koalisi oposisi pemerintah Salvation Front mengecam tindakan yang ditetapkan pemerintah. Penahanan Harouni dilakukan setelah penangkapan pemimpin Partai Enhanda dan penutupan kantornya di Tunis.
"Kami menganggap langkah baru ini sebagai bentuk serangan terhadap demokrasi dan kebebasan di Tunisia," ungkap koalisi Salvation Front.
Pada April lalu, pemimin Partai Enhanda Rached Ghannouchi telah ditahan oleh otoritas Tunisia. Tak hanya itu, sepanjang tahun ini beberapa pejabat partai, seperti Noureddine Bhiri, Riadh Bettaib, Said Ferjani, Sahbi Atigue dan Mohamed Ben Salem ikut ditangkap.
Dilaporkan Reuters, Harouni dan para petinggi Partai Islam Ennahda lainnya dikenal kerap melontarkan kritik kepada rezim Kais Saied yang memimpin Afrika Utara sejak 2021.
Pekan lalu, African Court on Human and People’s Rights (AfCHPR) mendesak agar pemerintah Tunisia memperbolehkan tahanan politik, termasuk Ghannouchi, untuk mendapat akses langsung kuasa hukum dan dokter.
Pernyataan itu disampaikan setelah adanya pengajuan tuntutan di Pengadilan Tanzania dari keluarga tahanan politik di Tunisia. Mereka pun mendesak agar Tunisia memberikan alasan yang jelas di balik penahanan dan menunjukkan kepada mereka informasi dan fakta penangkapan tersebut.
Dilaporkan Al Jazeera, kerabat tahanan politik di Tunisia telah mendekati pengadilan tersebut sebagai bentuk kampanye global pada Mei lalu. Sejumlah keluarganya menyebut kondisi di penjaga begitu buruk dan mereka diperlakukan tidak manusiawi.
Anggota Parlemen Eropa, Gert Jan Koopman, mengungkapkan bahwa bantuan dana ke Tunisia soal pengadangan migran belum diberikan. Ia menyebut bahwa harus ada negosiasi lebih lanjut terkait pencairan dana tersebut.
Komisi Eropa mengungkapkan, persetujuan tersebut meniru upaya yang dilakukan Eropa dalam mengurangi arus migran bersama Maroko dan Mesir. Pasalnya, keputusan itu dipandang justru membantu pemerintahan autokratik Tunisia.
"Untuk saat ini, uang dari UE masih dibekukan di Brussels. Kemarin, kami sudah menyinggung masalah ini untuk memastikan bahwa ini dibahas sesegera mungkin," tutur Koopman, dikutip Politico.
"Ini masih sangat awal untuk memberikan asumsi bahwa kebijakan ini akan berdampak pada hasil yang signifikan. Kunci-kunci penting dari persetujuan ini masih belum dijelaskan," tambahnya.