Jakarta, IDN Times - Pemerintah Tunisia, pada Senin (10/7/2023), menangguhkan pencairan gaji ribuan guru di negaranya. Tindakan ini dilakukan pemerintah sebagai balasan karena para guru sekolah melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah.
Sejak tahun lalu, guru di Tunisia terus melangsungkan protes menuntut pemerintah memberikan pekerjaan permanen bagi mereka. Alih-alih diperhatikan, para guru mengklaim pemerintah menggunakan kekerasan untuk mengusir demonstran.
Menteri Pendidikan Tunisia, Mahamed Ali Bougdiri, mengatakan bahwa kebijakan ini dilakukan karena guru menolak tidak memberikan nilai kepada siswa. Ia pun menyebut tindakan itu sebagai kejahatan kepada murid.
"Para murid tidak dapat memperoleh nilai sekolah mereka adalah sebuah bencana dan sebuah kejahatan terhadap anak-anak sekolah," ungkap Ali Bougdiri, dikutip Reuters.
Pemerintah pun memutuskan menangguhkan pembayaran gaji kepada 17 ribu guru di seluruh negeri. Tak hanya itu, sebanyak 350 kepala sekolah di seluruh Tunisia dicopot dari jabatannya karena melakukan protes kepada pemerintah soal kenaikan upah.
Kementerian Pendidikan Tunisia pun bersikukuh bahwa otoritas finansial tidak boleh menyetujui permintaan para guru.
Penangguhan pembayaran ini disebut akan berdampak kepada 30 persen dari guru sekolah dasar di Tunisia. Kebijakan ini berdampak pada tensi antara Persatuan Pekerja Tunisia (UGTT) dan pemerintah yang tak kunjung selesai.
Petinggi UGTT, Ikbel Azzabi, mengatakan bahwa keputusan pemerintah Tunisia membuat guru kelaparan. Ia menyebut tahun pelajaran berikutnya akan sangat sulit di tengah makin banyaknya protes dan ratusan kepala sekolah yang dipecat.
Warga di Tunisia pun semakin khawatir meningkatnya tensi antara pemerintah dan UGTT yang bisa memperparah krisis ekonomi. Pasalnya, negara Afrika Utara itu tengah menghadapi masalah besar, termasuk layanan umum yang buruk, inflasi tinggi, kelangkaan komoditas makanan.
Selain dilanada krisis ekonomi, Tunisia juga dihadapkan pada krisis migrasi akibat masuknya ribuan migran ilegal asal Afrika Sub-Sahara yang hendak menuju ke Eropa. Otoritas setempat dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap migran.
Human Rights Watch (HRW), dilansir Africa News, pekan lalu mendesak Tunisia untuk mengakhiri pengusiran migran ilegal ke area gurun. Setelah adanya informasi bahwa migran dari Sfax dipindah secara paksa ke area gurun di selatan, tak jauh dari perbatasan Libya.
"Aparat keamanan Tunisia secara kolektif mengusir ribuan migran ilegal kulit hitam dan pencari suaka, termasuk anak-anak dan wanita hamil sejak 2 Juli, ke area terpencil dan zona penyangga di perbatasan Tunisia-Libya," ungkap HRW.
Sejumlah migran yang diwawancarai HRW mengaku terdapat migran lain yang tewas akibat kekerasan dari aparat keamanan Tunisia. Beberapa di antaranya dipukuli hingga tewas dan ada yang ditembak mati.