Ankara, IDN Times - Pemerintah Turki bersama militernya menolak ajakan negara-negara barat yang diwakili AS dan Prancis agar melakukan gencatan senjata dalam konflik sepihaknya di Afrin pada hari Rabu (28/03/2018).
Turki menganggap AS dan Prancis salah menafsirkan maksud dari resolusi PBB mengenai gencatan 30 hari di Suriah, dan tentunya kesalahan ini tidak dapat diterima oleh Turki, seperti yang dilansir dari Reuters.
Pemerintah Turki menuduh Amerika Serikat telah salah dalam menggali maksud dari resolusi PBB mengenai gencatan 30 hari tersebut. Menurut Turki, AS tidak dapat membedakan maksud sebenarnya dari apa yang telah disetujui dalam resolusi ini sebelumnya.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Turki menyatakan bahwa Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat meminta Turki untuk "kembali dan membaca" bahwa resolusi gencatan senjata tersebut tidak berdasar.
Ditambah lagi Prancis yang ikut untuk memaksa Turki menghentikan operasi militernya di Afrin secepatnya. Senin (27/02/2018), Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyatakan bahwa dirinya sudah menelepon Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengenai resolusi gencatan senajata PBB yang harus segera diimplementasikan di seluruh daerah di Suriah, terutama Afrin.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Turki, Hami Aksoy menantang pernyataan dan informasi yang disebarkan Prancis tersebut. Ia menjelaskan bahwa Presiden Macron dalam teleponnya tidak pernah menyebutkan secara spesifik mengenai Afrin.
Maka dari itu ia yakin bahwa Prancis mencoba untuk menyebarkan "Informasi Salah" terhadap konflik di Afrin. Walaupun AS dan Prancis adalah sekutu terkuat Turki di NATO, kicauan mereka berdua tidak membuat Turki takut ataupun melemahkan kekuatannya di Afrin.
Ketika PBB mendeklarasikan resolusi gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah selama 30 hari, Pemerintah Turki hanya menghiraukannya. Menurut Turki gencatan senjata tersebut tidak berlaku untuk kelompok teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, dan kelompok yang memiliki koneksi teror, seperti yang sudah tercantum dalam resolusi tersebut.
Turki menegaskan bahwa pasukan atau militan Kurdi yang mereka lawan di Afrin adalah kepanjangan tangan dari kelompok YPG, di mana Turki sudah melabeli mereka sebagai teroris.
Maka secara otomatis, pasukan Kurdi yang berada di wilayah Afrin adalah teroris, dan militer Turki akan tetap terus melancarkan operasi militernya meskipun gencatan senajata sudah diberlakukan.
Tentu keputusan ini banyak dianggap rancu oleh beberapa negara PBB mengenai tindakan Turki, yang secara sepihak ingin menyelesaikan perseteruan mereka dengan perang tanpa jalan damai.
Dewan Keamanan PBB yang baru saja mengesahkan resolusi gencatan senjata selama 30 hari di Suriah, sampai sekarang hanya berlaku untuk beberapa wilayah saja. Daerah yang rawan ataupun sedang konflik besar seperti Ghouta Timur dan Afrin menjadi contoh di mana resolusi ini tidak berlaku sama sekali.
Jika melihat ke wilayah Ghouta Timur, pinggiran Kota Damaskus, Pemerintah Suriah menyatakan bahwa mereka hanya akan menggunakan waktu gencatan senjata yang telah dibuat oleh Rusia, yaitu 5 jam perhari.
Gencatan senjata yang dibuat Rusia dianggap lebih efektif untuk membebaskan Ghouta Timur dari pemberontak ketimbang harus menunggu 30 hari ke depan. Sayangnya, masih sering terjadi serangan militer Suriah walau waktu belum menunjukkan akhir dari 5 jam gencatan senjata.
Ditambah lagi serangan gas kimia yang membuat kepanikan serta kehancuran "neraka" di Ghouta Timur, telah membuat PBB marah dan protes besar terhadap penggunaan senjata kimia itu, dilansir dari Usnews.com.
Sedangkan wilayah Afrin yang berada di Utara Suriah harus menerima kenyataan pahit, bahwa pihak yang berseteru di sana, yaitu Turki, telah menolak resolusi gencatan senjata PBB untuk berlaku di Afrin. Maka, sekarang pertempuran akan terus berlanjut untuk merebutkan Afrin.