Turki Minta Gabung dalam Tuntutan Genosida terhadap Israel

Dilansir Associated Press, Duta Besar Turki untuk Belanda dan sekelompok legislatornya telah menyerahkan deklarasi intervensi kepada ICJ di Den Haag. Negara tersebut menjadi negara ketujuh yang secara resmi mengajukan permintaan ikut dalam kasus setelah Spanyol, Meksiko, Kolombia, Nikaragua, Libya, dan Palestina melakukannya. Tapi permintaan mereka masih tertunda.

“Kami baru saja mengajukan permohonan ke ICJ untuk campur tangan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel. Didorong oleh impunitas atas kejahatannya, Israel membunuh semakin banyak warga Palestina yang tidak bersalah setiap hari," tulis Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di platform media sosial X.

"Masyarakat internasional harus melakukan bagiannya untuk menghentikan genosida; mereka harus memberikan tekanan yang diperlukan terhadap Israel dan para pendukungnya. Turki akan melakukan segala upaya untuk melakukannya," tambahnya.

Dalam pernyataannya, Hamas menyambut baik permintaan Turki untuk bergabung dalam gugatan, mengatakan hal itu menegaskan dukungan negara itu terhadap perjuangan Palestina.

"Tidak ada satu negara pun di dunia yang kebal terhadap hukum internasional. Kasus di Mahkamah Internasional sangat penting dalam hal memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan Israel tidak luput dari hukuman," kata Oncu Keceli, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki.

Keceli juga menyerukan penerapan segera tindakan pencegahan yang diperintahkan oleh pengadilan, termasuk penghentian serangan militer dan peningkatan bantuan kemanusiaan.

Dilansir Al Jazeera, Afrika Selatan mengajukan kasus tersebut pada Januari dan meminta pengadilan untuk mengambil tindakan sementara untuk mendesak diakhirinya serangan. Negara itu telah mengutip sejumlah pernyataan pejabat Israel yang menyerukan hukuman untuk warga sipil Palestina.

Konvensi Genosida PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, termasuk pembunuhan dan tindakan untuk mencegah kelahiran.

Pengadilan tinggi PBB telah menanggapi kasus ini dan memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah genosida, termasuk mengakhiri pembunuhan dan memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.

Pada Maret, pengadilan memutuskan Israel harus memastikan pasokan makanan pokok menjangkau orang-orang di Gaza tanpa penundaan karena kelaparan semakin parah di wilayah tersebut di tengah blokade.

Dua bulan kemudian, ICJ memerintahkan negara itu untuk menghentikan serangan militernya di Rafah, yang menjadi tempat berlindung bagi penduduk Gaza yang mengungsi, tapi keputusan itu dihiraukan. Bulan lalu, pengadilan itu menyatakan pendudukan di wilayah Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri secepat mungkin.

Keputusan ICJ bersifat mengikat, tapi tidak ada mekanisme yang ditetapkan untuk menegakkannya. Selain itu, sanksi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB mendapat hambatan oleh hak veto Amerika Serikat.

Intervensi Turki dalam kasus genosida terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel terkait perang yang sedang berlangsung.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh genosida terjadi di Palestina, menyerukan pengadilan memberikan hukuman, dan mengecam negara-negara Barat karena mendukung serangan. Pada Mei, Turki menghentikan perdagangan dengan Israel, dengan alasan serangan terhadap Gaza.

Berbeda dengan negara-negara Barat yang menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, Erdogan memuji kelompok tersebut dan menyebutnya sebagai gerakan pembebasan.

Pada Juli, Erdogan mengisyaratkan negaranya mungkin akan memasuki konflik tersebut untuk membantu Palestina, yang kemudian memicu kemarahan pejabat Israel, terutama Menteri Luar Negeri Israel Katz, yang minggu lalu mengecam Erdogan dan menuduhnya mengubah Turki menjadi "kediktatoran".

Awal pekan ini, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Katz sudah menyebarkan kebohongan tentang negaranya dan presidennya.

“Untuk beberapa waktu sekarang, orang yang dimaksud tidak dapat dianggap serius,” kata kementerian itu, seraya menambahkan Ankara akan terus mendukung Palestina dengan cara sekuat mungkin.