Turki Mulai Jual Drone Tempur ke Ethiopia dan Maroko

17 Okt 2021, 05:10 WIB

Drone Bayraktar TB2 (twitter.com/Mahmoud Gamal)

Jakarta, IDN Times – Turki mulai memperluas ekspor drone bersenjatanya dengan berusaha membuat kesepakatan dengan Ethiopia dan Maroko setelah sebelumnya telah sukses digunakan dalam beberapa konflik internasional seperti di Suriah dan Libya pada tahun lalu.

Turki, Ethiopia dan Maroko belum secara resmi mengumumkan kesepakatan drone bersenjata tersebut, namun beberapa sumber telah memberikan rincian kesepakatan tersebut kepada Reuters pada Kamis (14/10/2021).

Melansir The National news, seorang pejabat Turki mengatakan bahwa Ethiopia dan Maroko sama-sama meminta pembelian drone Bayraktar TB2 dalam kesepakatannya, juga termasuk jaminan persediaan suku cadang serta pelatihan penggunaan drone.

1. Pemerintah Ethiopia dan Maroko belum memberikan pernyataan resmi

Presiden Turki, Recep Erdogan saat meresmikan drone Bayraktar. (twitter.com/Sami Hamdi)

Terkait dengan pembelian drone tersebut, kedua negara belum mengeluarkan pernyataannya. Militer Ethiopia dan kantor Perdana Menteri tidak bersedia untuk dimintai tanggapan terkait hal tersebut, demikian juga Maroko yang sampai saat ini belum memberikan komentar.

Badan pengadaan dan pengembangan pertahanan utama Turki juga tidak segera menanggapi permintaan komentar tertulis. Pembuat drone Bayraktar, yang model TB2-nya dirancang oleh menantu Presiden Tayyip Erdogan, juga tidak menanggapi ingin dimintai keterangan lebih lanjut.

Melansir Reuters, data resmi menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan ekspor dari Turki ke Maroko dan Ethiopia sejak dua bulan terakhir, namun tidak memberikan rincian penjualan drone sama sekali.

2. Berpotensi membuat gesekan dengan Mesir

Petemuan antara presiden Turki dan Ethiopia. (twitter.com/Mahmoud Gamal)

Melansir Reuters, Pembelian drone bersenjata oleh Ethiopia tersebut memicu respon penolakan dari negara Mesir. Pasalnya setiap pengiriman drone yang dilakukan oleh Turki terhadap negara-negara Afrika tersebut akan menimbulkan gesekan antara kedua negara itu.

Sebagai informasi, sebelumnya, ketegangan terjadi dalam hubungan antara Turki dan Mesir pada 2013 lalu karena upaya penggulingan presiden Mesir, Mohamed Mursi dari Ikhwanul Muslimin yang sangat didukung oleh Recep Erdogan. Keduanya juga berselisih soal perang Libya di mana mereka mendukung pihak yang berlawanan, dan menguasai perairan Mediterania.

Selain itu, menurut laporan Egypt Independent, ketegangan juga terjadi dalam hubungan antara Ethiopia dan mesir yang akhir-akhir ini memanas akibat sengketa yang terjadi di sungai Blue Nil. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan pada pertengahan September tentang perselisihan GERD yang mendorong Mesir, Ethiopia dan Sudan untuk melanjutkan negosiasi di bawah Presiden Uni Afrika untuk menyelesaikan perjanjian hukum yang mengikat tentang pengisian dan pengoperasian bendungan.

3. Mesir meminta bantuan AS dan Uni Eropa

Presiden Mesir saat bertemu dengan Senat Komite Hubungan Luar Negeri AS pada Kamis 14/10/2021. (twitter.com/Senate Foreign Relations Committee)

Menurut laporan Egypt Independent, Mesir meminta AS dan beberapa negara Eropa untuk membantu membekukan kesepakatan di mana Turki akan menjual drone ke Ethiopia, dan setiap pengiriman drone ke Ethiopia yang dapat mengancam untuk memicu ketegangan hubungan antara Turki dan Mesir

Sebelumnya, Maroko telah menerima gelombang pertama drone bersenjata yang dipesannya pada Mei. Ethiopia berencana untuk memperolehnya tetapi status pesanan itu kurang jelas, kata seorang diplomat kepada Reuters. Informan tersebut tidak memberikan rincian yang jelas mengenai seberapa banyak drone yang disepakati.

Selain kedua negara tersebut, Ukraina dan mitra NATO Turki, Polandia, juga telah memesan drone bersenjata yang menurut pakar militer jauh lebih murah daripada buatan Israel, China, dan Amerika Serikat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.