UFTD Thailand Ajak Demonstran agar Bergabung ke 'Acara Penting'

Mengutip dari Reuters, lese majeste artinya Kerajaan Thailand dilindungi oleh Pasal 112 KUHP Thailand. Jadi, siapa saja yang mencemarkan nama baik, menghina, serta mengancam raja, ratu, pewaris, atau bupati akan mendapat hukuman penjara antara tiga sampai lima belas tahun.

UU tersebut nyaris seperti tidak diganti sejak hukum pidana pertama dibuat di negara itu tahun 1908 silam. Walaupun begitu, hukumannya sudah diperketat pada tahun 1976. 

Melansir dari Hindustan Times, Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha, pada bulan lalu mengatakan, pemerintah sekarang akan menegakkan semua hukum yang tersedia untuk menangani pengunjuk rasa yang melanggar hukum, serta mengabaikan hak dan kebebasan orang lain.

Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri, menuturkan pada hari Selasa (08/12/2020), bahwa pemerintah mengikuti Undang-Undang yang ada dan tidak berfokus pada penggunaan UU tertentu secara khusus.

Di samping itu, Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand sama sekali tak berkomentar apa-apa.

Melalui sebuah postingan di Facebook Arnon Nampa, seorang pengacara HAM dan salah satu pemimpin demonstran yang telah didakwa dengan lese majeste, dia menjelaskan bahwa mereka sedang mengarah kepada konflik yang lebih banyak.

Gerakan pengunjuk rasa menuntut konstitusi dapat ditulis ulang agar menjadi lebih demokratis. Mereka juga mendesak Prayuth untuk segera mundur.

Semula pada 18 Juli 2020, hampir 2.500 pemuda melempar tiga gugatan terhadap pihak berwenang Thailand; bubarkan parlemen, buat konstitusi baru, dan hentikan pelecehan para politikus. Namun, Arnon malah menyerukan reformasi monarki ala Harry Potter kepada demonstran (3/8/2020), yang berakibat seorang mahasiswa membacakan 10 tuntutan untuk mereformasi, termasuk hilangkan lese majeste pada Senin (10/8/2020), serta lebih dari 10.000 orang tergabung di Monumen Demokrasi Bangkok, selang enam harinya.

Mereka sempat mencatat aksi unjuk rasa terbesar sejak kudeta 2014 pada 19 September lalu. Diikuti oleh pemasangan plakat, meneriaki ring-iringan mobil raja yang lewat sambil meminta 21 rekannya agar dibebaskan ketika bentrok dengan polisi. Bahkan, mereka sampai berkemah di depan kantor Prayuth, untuk memintanya mundur (14/10/2020). Esok harinya, pemerintah membuat larangan berkumpulnya lima orang atau lebih. Akan tetapi, justru ribuan orang tetap turun ke jalan, dan alhasil mereka ditembakkan gas air mata oleh kepolisian setempat di hari berikutnya.

Di samping itu, puluhan ribu orang turut ikut berbagai demonstrasi anti-pemerintah di seluruh Bangkok dan bagian lain Thailand pada Sabtu, 17 Oktober 2020. Mereka mengambil alih dua pusat transportasi utama ibu kota tersebut, serta aksi semakin menyebar di seluruh negeri. Juru bicara Prayuth mengatakan, bahwa dia prihatin dan pemerintah sedang membicarakannya (18/10/2020). Kabarnya, hari ini UFTD menggelar "acara penting" untuk mengenang para demonstran yang telah menyerukan aspirasi dan gugatannya terhadap pemerintah negara tersebut, melalui akun Twitter mereka.