Ukraina Akan Sita Aset Warganya yang Dukung Rusia

Hukum itu sudah disetujui parlemen Ukraina pada pertengahan Mei dan menyebut penyitaan aset adalah bentuk aturan luar biasa selama berlangsungnya martial law. Maka dari itu, aset milik warga yang ketahuan mendukung agresi Rusia akan disita sebagai kerugian perang. 

"Hukum ini merupakan sanksi tipe baru untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara menyita aset-aset yang dimiliki individu, termasuk aset yang dapat mereka gunakan secara langsung maupun tak langsung," tutur Zelenskyy, dikutip dari i24 News.

"Prosedurnya adalah pencarian dan penyitaan aset orang yang disanksi, yang mana mereka mendukung agresi Rusia ke Ukraina. Ini akan membuat kita dapat asupan dana dan mengisi kekosongan kas negara akibat perang," tambahnya. 

Sesuai dalam dokumen itu, Kementerian Hukum nantinya akan bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan di lapangan dan memulihkan aset negara. Sedangkan pencarian dan identifikasi aset individu akan mengikuti keputusan dari Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina. 

Dilaporkan NPR, hukum ini sebelumnya bertujuan untuk mengambil alih aset dan properti di Ukraina yang dimiliki warga Rusia. Termasuk di antaranya warga Rusia yang asetnya sudah dibekukan oleh pemerintah Ukraina. 

Pada minggu lalu, Pengadilan Ukraina sudah menyita aset bernilai ratusan juta dolar yang dimiliki oleh miliarder Rusia, Mikhail Fridman. Oligarki Rusia itu diketahui lahir di Ukraina kemudian menetap di Rusia. 

Sementara itu, hukum baru ini diidentifikasi lewat jumlah pelanggaran, termasuk pemberian uang kepada pemerintah Rusia atau mengglorifikasi perang melawan Ukraina. Selain itu, individu yang ditemukan membantu okupansi Rusia di Ukraina dan membantu pemilu di area yang diduduki Rusia juga masuk dalam sanksi. 

Hukum ini juga bertujuan untuk memastikan resolusi cepat, termasuk memastikan percepatan keputusan pengadilan bagi terdakwa. Sesuai rencananya, hak banding dalam hukum ini juga dipercepat dan hanya diberikan waktu lima hari untuk mengajukan banding. 

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, diketahui sudah menandatangani aturan baru untuk memberikan bantuan dana sebesar 40 miliar dolar AS kepada Ukraina. Keputusan itu disetujui ketika ia berkunjung ke Asia dan sudah disetujui oleh Partai Republika dan Demokrat. 

Paket bantuan itu, termasuk 9 miliar dolar AS (Rp131,8 kuintiliun) untuk membantu Pemerintah Ukraina dalam melawan aksi perdagangan manusia. Selain itu, ada pula bantuan senilai 11 miliar dolar untuk persenjataan Ukraina, dikutip dari The Hill. 

Pada 11 Mei, pemerintah Ukraina sudah setuju menyita aset dari dua bank utama Rusia, yakni Sberbank dan VEB.RF. Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina juga sudah menarik 99,8 persen aset milik Prominvestbank yang dimiliki VEB.RF dan 100 persen saham International Reserve Bank yang dimiliki Sberbank. 

Sementara itu, VEB.RF mengatakan akan meminta kompensasi atas kehilangannya akibat pengambilalihan aset di Ukraina pada Pengadilan Internasional, dilaporkan RT.