Ukraina Bekukan Aset Mantan Presiden Poroshenko

Mantan Presiden Petro Poroshenko adalah seorang politikus senior dan seorang miliarder. Dia dikalahkan oleh Volodymyr Zelensky dalam pemilu tahun 2019.

Dalam beberapa bulan terakhir, Poroshenko telah diselidiki atas kasus pengkhianatan tingkat tinggi. Pengkhianatan itu terkait pembelian batu bara dari Donbass, sebuah kota di timur Ukraina yang dikendalikan oleh kelompok separatis pro-Rusia.

Petro Poroshenko dituduh memfasilitasi pembelian hasil tambang tersebut, yang itu berarti memfasilitasi keuangan kelompok separatis yang memerangi pasukan Ukraina. Jumlah uangnya 48 juta euro atau sekitar Rp780 miliar.

Dilansir Deutsche Welle, Poroshenko membantah bahwa dia mendukung secara finansial pasukan separatis yang diduga didukung oleh Moskow. Partai Solidarita Eropa, partai Poroshenko, menyebut keputusan pengadilan yang membekukan aset mantan presiden adalah keputusan yang ilegal dan tidak adil.

Ukraina telah terlibat pertempuran mematikan dengan pasukan separatis di bagian timur negaranya, yang terkonsentrasi di daerah Lugansk dan Donetsk, termasuk kota Donbass sejak tahun 2014. Saat itu, pertempuran menyebabkan lebih dari 10.000 orang tewas.

Sampai saat ini, perselisihan itu masih menyala. Beberapa gencatan senjata telah disepakati oleh kedua belah pihak tapi seringkali gagal.

Ukraina sendiri saat ini merasa terancam karena Rusia telah menumpuk pasukan di dekat perbatasan timur negaranya. Jumlah pasukan yang ditumpuk tidak main-main, yakni sekitar 100.000 personel militer.

Poroshenko saat ini berada di luar negeri. Dia telah berjanji untuk kembali ke Ukraina pada pertengahan bulan ini. Sementara, mantan Presiden Ukraina 2014-2019 itu belum memberikan komentar terkait keputusan tersebut.

Aset Poroshenko yang dibekukan dan disita oleh negara termasuk real estat dan sahamnya di beberapa perusahaan.

Secara khusus, dia juga diduga membantu kelompok separatis Donetsk dan Lugansk mendirikan republik yang berusaha memisahkan diri dari Ukraina.

Dilansir Euro News, Poroshenko telah memberitahukan bahwa dia akan kembali ke Kiev untuk menghadap hakim. Pengumuman itu dilakukan sebelum pengadilan memutuskan membekukan aset miliknya.

Dia menulis di media sosial, niatnya kembali ke Kiev "bukan untuk (membela diri), akan tetapi untuk membela Ukraina melawan pemerintahanya yang tidak kompeten." Poroshenko juga berulangkali membantah tuduhan pengkhianatan yang dialamatkan kepadanya. Mantan presiden menuduh bahwa Zelensky berada di balik masalah hukumnya saat ini.

Dilansir ABC, Vladimir Aryev, wakil dari partai Solidaritas Eropa milik Poroshenko mengatakan "seorang presiden yang lemah, yang memprioritaskan balas dendam pribadi, memanipulasi jaksa, memanipulasi penyelidikan dan memanipulasi keadilan untuk menghadapi lawan."

Keputusan pengadilan Ukraina telah membuat kelompok oposisi Ukraina memberikan tuduhan negatif terhadap pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. Dilansir Reuters, kelompok oposisi pro-Barat mengatakan bahwa keputusan itu memperlihatkan Zelensky berperilaku otokratis.

Partai Solidaritas Eropa milik Proshenko juga mengeluarkan pernyataan bahwa "...pemerintah, alih-alih mengkonsolidasikan masyarakat Ukraina untuk menentang Putin, malah memicu konfrontasi internal. Dengan demikian, secara sembrono dan tidak bertanggung jawab melemahkan front melawan agresi Rusia."

Ukraina saat ini telah jadi titik nyala di Eropa. Sedikit saja kesalahan pergerakan, akan menyebabkan perang besar. Ukraina merasa terancam dengan penumpukan pasukan Moskow di dekat perbatasannya dan mengatakan bahwa Moskow merencanakan invasi.

Rusia sendiri membantah tuduhan tersebut. Rusia hanya tidak ingin Ukraina jadi anggota NATO. Jika negara beribu kota Kiev tersebut jadi anggota NATO, maka aliansi atlantik utara akan menempatkan berbagai senjata canggih yang akan secara langsung mengancam keamanan Rusia.

Ketegangan di Ukraina telah melibatkan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan negara-negara G7 yang secara terbuka mendukung kedaulatan Kiev.

Mykhailo Podolyak, penasihat Zelensky mengatakan "pernyataan saat ini dari partai Poroshenko tidak mengejutkan. Mereka perlu mengatakan sesuatu yang keras untuk mengalihkan perhatian dan tidak menjelaskan pelarian de facto Poroshenko ke luar negeri dari tindakan investigasi."