Ukraina Jatuhkan Sanksi kepada Pejabat Georgia
Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, pada Kamis (5/12/2024), menjatuhkan sanksi kepada belasan pejabat di Georgia. Pejabat negara itu dianggap tidak memihak kepada rakyat Georgia yang mengharapkan negaranya bergabung dalam Uni Eropa (UE).
Beberapa hari terakhir, situasi di Georgia terus menegang imbas keputusan Perdana Menteri (PM) Irakli Kobakhidze menangguhkan aksesi UE. Polisi bahkan sudah menggerebek kantor partai oposisi dan menangkap pemimpinnya karena dianggap mendorong demonstrasi.
1. Klaim pemerintah Georgia tidak mencerminkan harapan rakyatnya
Zelenskyy mengungkapkan bahwa sanksi ini diberikan kepada petinggi Partai Georgian Dream, termasuk PM Kobakhidze, oligarki Bidzina Ivanishvili, Wali Kota Tbilisi Kakha Kaladze, dan 16 pejabat lainnya.
"Sanksi ini menargetkan sebagian pejabat pemerintahan Georgia yang akhirnya menyerahkan Georgia kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Kami tidak boleh kehilangan rekan di kawasan, Georgia, Moldova. Ukraina harus bersama-sama bertahan melawan Moskow," terangnya, dilansir Politico.
Ia pun mengecam kekerasan para polisi ketika membubarkan demonstran. Sementara, sanksi ini berupa pemblokiran aset, larangan perjalanan, dan sejumlah pembatasan ketika berada di Ukraina.
Komisaris Sanksi Ukraina, Vladyslav Vlasiuk, mengatakan bahwa rakyat Georgia memiliki hak untuk bergabung dalam UE. Ia mengharapkan negara sekutunya bersedia membantu dan ikut menjatuhkan sanksi kepada Partai Georgian Dream.
2. Klaim Ukraina mendorong front perang kedua di Georgia
PM Kobakhidze mengatakan, sanksi Ukraina yang diberikan kepada pejabat di Georgia menunjukkan situasi sulit di Kiev. Namun, ia mengatakan, Georgia tidak akan membalas tindakan buruk dari Ukraina.
"Sanksi-sanksi Ukraina ini adalah upaya untuk melepaskan situasi buruk di kawasan menjelang perubahan pemerintahan Amerika Serikat (AS). Salah satu bagian dari skenario itu sengaja memperburuk hubungan antara pemerintah Ukraina dan Georgia," tuturnya, dilansir Agenda.
Ia menambahkan, Ukraina selama ini telah mendorong pembukaan front perang kedua melawan Rusia di Georgia. Ia mengklaim, Kiev terus mengajak Tbilisi untuk ikut memerangi dan memecah konsentrasi Moskow.
Kobakhidze mengungkapkan, pemerintahannya akan menerapkan mode pertemanan unilateral kepada Ukraina. Ia mengklaim, rakyat Ukraina tetap penting baginya dan akan terus bersolidaritas kepada rakyat Ukraina.
3. Rusia siap normalisasi hubungan dengan Georgia
Pada Rabu (4/12/2024), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, negaranya siap menormalisasi hubungan diplomatik dengan Georgia.
"Mengenai prospek normalisasi hubungan bilateral antara Georgia, kami sudah siap mengikuti arahnya sejauh Tbilisi siap untuk itu. Kami percaya bahwa rakyat Georgia memiliki kehati-hatian yang cukup dan tidak menjadi sebuah bidak yang bisa dipermainkan oleh kekuatan lain," ungkapnya, dikutip Civil.
Ia pun mengkritisi Barat yang terus ikut campur urusan dalam negeri Georgia dan tidak menghargai keputusan pemerintahannya. Ia menyebut Barat tidak menunjukkan standar non-intervensi dan melakukan tindakan tidak bermoral.
Zakharova mengatakan, Rusia berbeda dengan Barat dan tidak mencoba mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, termasuk Georgia.