Ukraina: Parlemen Setujui Hukum Perkuat Badan Anti Korupsi

Pada acara pemungutan suara menunjukkan 304 anggota parlemen menyetujui hukum untuk memberikan kekuatan dan independensi dari NABU. Bahkan, diketahui hanya 12 anggota parlemen yang menolak disahkannya hukum itu dan 23 di antaranya memutuskan tidak memilih. 

Setelah disetujui oleh parlemen, nantinya undang-undang ini perlu ditanda tangani oleh Presiden Volodymyr Zelensky agar resmi disahkan dan diterapkan di negara itu, dikutip dari laman RFE/RL. 

Pada hukum baru ini akan dibentuk komisi yang terdiri dari tiga delegasi pemerintahan dan tiga lainnya ditunjuk oleh bantuan internasional untuk memilih dua kandidat dalam memimpin NABU. Kemudian pemerintah harus memilih salah satu dari kandidat tersebut. 

Di samping itu, pemerintah setempat juga tidak dapat ikut campur atau mengusik kinerja dan keputusan dari NABU, dilansir dari Reuters. 

NABU pertama kali didirikan pada tahun 2014 dan mulai beroperasi pada 2015 untuk mengatasi masalah korupsi di Ukraina. Selama enam tahun perjalanannya, lembaga itu telah menunjukkan profesionalisme dan keindependenannya dari pengaruh luar. 

Bahkan bersama dengan Kantor Kejaksaan Khusus Anti Korupsi dan Pengadikan Tinggi Anti Korupsi, biro ini sudah berhasil meringkus dan membawa anggota pemerintahan Ukraina korup yang tak pernah tersentuh hukum untuk dipidana. 

Selain itu, semenjak beroperasinya Pengadilan Anti Korupsi pada akhir 2019, puluhan kasus korupsi berhasil dibuktikan. Para pelaku yang terjerat meliputi sejumlah petinggi perusahaan milik negara, hakim, jaksa, dan pejabat terpilih yang terbukti menerima uang suap, dikutip dari Atlantic Council.

Dilaporkan dari RFE/RL, Ukraina selama ini sudah digerogoti oleh berbagai kasus korupsi dan gratifikasi. Bahkan negara Eropa Timur itu masuk dalam peringkat 117 dari 180 negara dalam tingkat Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020 yang diterbitkan oleh Tranparency International. 

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Ukraina, Matti Maasikas mengapresiasi keputusan peresmian undang-undang itu dan berkata, "Ini adalah langkah positif Ukraina dalam agenda reformasi anti korupsi."

Sehari sebelumnya, Ukraina juga sudah mendapatkan persetujuan dengan IMF untuk mendapatkan dana sebesar 700 juta dolar AS atau Rp9,9 triliun.