Jakarta, IDN Times - Uni Afrika (UA), pada Senin (5/2/2024), mendesak agar Senegal segera menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) di negaranya. Anjuran ini setelah Presiden Macky Sall memutuskan untuk menunda pemilu yang seharusnya digelar pada 25 Februari 2024.
Sall memutuskan untuk menunda penyelenggaraan pilpres karena mempertanyakan integritas Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini setelah hakim mendiskualifikasi sejumlah kandidat presiden yang dituding terlibat kasus korupsi.
Petinggo Komisi UA, Moussa Faki Mahamat, mengungkapkan bahwa Senegal harus mengumumkan jadwal pilpres yang baru sesegera mungkin. Ia juga menganjurkan agar Senegal mengadakan pemilu yang transparan dan adil.
"UA mendorong agar semua entitas politik dan sosial untuk memaksa diselesaikannya masalah politik di Senegal melalui dialog, konsultasi, dan kesepahaman agar tidak terjadi aksi kekerasan," ungkapnya, dikutip Reuters.
Selama ini, Senegal tidak pernah menunda penyelenggaraan pilpres di negaranya. Alhasil, keputusan Sall ini mendorong tingginya tensi dari warga dan oposisi yang menganggap adanya kudeta institusional.
Menanggapi penundaan pilpres di Senegal, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) meminta agar penyelenggaraan pilpres segera dijadwal ulang. Ketiganya mendesak Senegal mengadakan pemilu yang adil.
Prancis juga mendesak agar pemerintah Senegal segera melangsungkan pemilu untuk menghindari kekosongan pemerintahan.
Sementara ECOWAS (Economic Community of West African States) juga menyatakan kekhawatirannya terkait kondisi terkini di Senegal, dan menyerukan diadakannya dialog untuk menyelesaikan masalah ini.
Senegal selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi stabil di Afrika Barat. Namun, terdapat kekhawatiran di tengah maraknya kudeta militer di Afrika Barat yang melanda Mali, Niger, Burkina Faso, dan Guinea.
Pada Minggu, ribuan warga sudah mengadakan demonstrasi besar-besaran di ibu kota Dakar untuk memprotes keputusan Sall. Bahkan, kerusuhan antara suporter dan aparat keamanan pun tak bisa terhindarkan.
Dilaporkan France24, mantan Perdana Menteri Aminata Toure ditangkap ketika datang ke lokasi demonstrasi. Padahal, ia dikenal sebagai salah satu mantan pejabat yang kini menjadi tokoh oposisi di Senegal.
Sejumlah kandidat presiden dan pemimpin oposisi turut mengecam keputusan Sall. Habib Sy dan Dakar Khalifa Sall, yang masuk dalam kandidat presiden, mengatakan bahwa semua oposisi setuju bersatu melawan keputusan Presiden Sall.
"Semua warga Senegal harus bersatu dan melawan. Ini adalah bentuk kudeta institusional yang dicetuskan oleh pemimpin yang ingin berkuasa untuk selamanya," ujarnya.