Uni Afrika Tangguhkan Keanggotaan Sudan Imbas Kudeta Militer

Pada hari yang sama, World Bank juga menangguhkan bantuan ekonomi ke Sudan. Melansir Al Arabiya, presiden World Bank, David Malpass, mengaku prihatin terhadap kondisi yang terjadi di Sudan.

"Saya sangat prihatin dengan peristiwa baru-baru ini di Sudan, dan saya khawatir kejadian dramatis ini dapat berdampak pada pemulihan dan pembangunan sosial dan ekonomi negara itu," kata Malpass.

Pada September lalu, Malpass sempat mengunjungi Khartoum untuk meninjau suasana di Sudan. Dia sempat memuji Sudan yang mulai bangkit dari keterpurukan sejak kudeta Presiden Omal Al-Bashir pada 2019 silam. Hal ini dilihat dari tingkat inflasi yang menurun dari bulan sebelumnya dan mata uang yang terdevaluasi mulai stabil.

Laporan Reuters pada Rabu menyampaikan, para pekerja, khususnya dari sektor perminyakan, dan dokter bergabung dalam gelombang protes untuk menentang kudeta militer. Ribuan masyarakat yang mendukung pemerintahan sipil juga turun ke jalan menggelar unjuk rasa.

"Kami mengumumkan bergabung dengan upaya pembangkangan sipil untuk mendukung keputusan rakyat yang mendukung transformasi demokrasi sipil sampai tuntutan ini tercapai," kata pekerja perminyakan Sudapet.   

"Seperti yang kami janjikan dan diumumkan sebelumnya, kami akan melakukan pemogokan umum di seluruh Sudan jika terjadi kudeta, kami sepenuhnya menepati janji dan waktu kami," demikian keterangan dari Kantor Dokter Terpadu.

Sebagai informasi, Serikat Dokter merupakan kekuatan pendorong paling utama di balik pemberontakan yang terjadi pada 2019 lalu. Kelompok lainnya seperti pekerja perusahaan minyak dan pegawai bank sentral turut berperan dalam menghentikan laju ekonomi negara itu.

Kudeta yang dilakukan pihak militer dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan. Upaya itu dilakukan untuk menghentikan pemerintahan transisi yang dianggap tidak sukses dalam menangani krisis sejak terbentuk pada 2019.

Hal yang menarik adalah Burhan tidak menyebut pengambilalihan kekuasaan sebagai kudeta. Dilansir Al Jazeera, Burhan membela langkah militer dan mengatakan itu sebagai langkah untuk mencegah perang saudara. Dia juga berjanji akan mengadakan pemilihan, seperti yang direncanakan, pada Juli 2023.

Kendati demikian, rakyat yang pro-pemerintah sipil menganggap itu sebagai upaya kudeta militer dan mereka berusaha untuk melakukan protes di jalan-jalan berbagai kota di Sudan. Pihak internasional juga mengutuk aksi kudeta tersebut.

Laporan terbaru Africanews mengatakan, Perdana Menteri Abdallah Hamdok yang sebelumnya ditahan pihak militer, kini dibebaskan kembali ke rumahnya. Akan tetapi, pejabat-pejabat lainnya hingga kini masih ditahan.