Uni Eropa Dilaporkan Terlibat Pelanggaran HAM terhadap Migran di Libya

Penyelidik Misi PBB Chaloka Beyani, mengumumkan laporan itu setelah kelompok pencari fakta PBB menerbitkan laporan bahwa ditemukan pelanggaran HAM di pusat penahanan migran di Libya.

“Meskipun kami tidak mengatakan bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah melakukan kejahatan tersebut. Intinya adalah dukungan yang diberikan telah membantu dan mendukung terjadinya kejahatan tersebut,” kata Beyani, salah satu anggota misi independen, dilansir Reuters.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari juru bicara Komisi Eropa untuk migrasi. Namun sebelum laporan itu terbit, seorang pejabat UE mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan ke Libya untuk bantu tangani migran.

"Kami memberikan bantuan untuk membantu mereka (Libya) meningkatkan kinerja mereka dalam hal pencarian dan penyelamatan, baik itu dengan kapal, menjadi dengan peralatan atau dengan pelatihan dengan fokus pada hak asasi manusia," kata Peter Stano, juru bicara utama untuk urusan eksternal Komisi Eropa.

Dalam laporan itu, Misi PBB menemukan adanya kejahatan perang dan kemanusiaan oleh semua pihak di Libya. Pihaknya mengatakan akan menyerahkan bukti pelanggaran tersebut ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Adapun pelanggaran dilakukan oleh pasukan keamanan negara Libya dan kelompok milisi bersenjata. Mereka disebut melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, pembunuhan yudisial serta penghilangan paksa terhadap Migran. 

Hingga kini, belum ada tanggapan dari otoritas Libya. Namun pada sebelumnya, pihaknya membantah soal adanya pelecehan sistematis terhadap migran.

Kondisi Libya cenderung tidak stabil sejak terjadinya perang saudara tahun 2011 dan terbelahnya faksi timur dan barat tahun 2014. Konflik antar dua faksi kemudian mereda pada tahun 2020. Akan tetapi, hanya ada sedikit kemajuan untuk meredam ketegangan secara politik, sementara faksi bersenjata kian mendominasi lapangan.

"Pelanggaran dan pelanggaran yang diselidiki oleh misi tersebut terutama terkait dengan konsolidasi kekuasaan dan kekayaan oleh milisi dan kelompok lain yang berafiliasi dengan negara," kata laporan itu, dilansir Street Insider.

"Perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, pemenjaraan, pemerasan, dan penyelundupan migran yang rentan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi individu, kelompok, dan lembaga negara," sambungnya.