Uni Eropa: Israel Berhak Bela Diri, Tapi Jangan Melanggar Hukum

Ketika perang Hamas-Israel memasuki hari keempat, upaya Tel Aviv melakukan pengepungan total wilayah Gaza banyak mendapat kritik. 

Dilansir Euro News, Borrell menyerukan langkah penghormatan terhadap hukum internasional atas konflik itu. Borrel mengatakan penghormatan berarti tidak ada penghentian aliran air, makanan atau listrik bagi penduduk sipil di Gaza.

"Beberapa tindakan, dan PBB telah mengatakan hal itu, seperti memotong air, memotong listrik, memotong makanan untuk masyarakat sipil adalah melanggar hukum internasional, jadi memang ada beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional," kata Borrell.

Keterangan Borrell adalah kecaman paling kuat yang diberikan oleh pejabat Barat terhadap tindakan Israel. Sejauh ini, sejumlah pejabat yang negaranya memiliki kedekatan dengan Israel menahan diri untuk tidak melontarkan kritik.

Borrell menegaskan, Israel memiliki hak untuk membela diri. Tapi, hal itu harus dilakukan sesuai hukum internasional yang telah disepakati. Dilansir Politico, dia juga mengutuk serangan Hamas karena hal itu menyebabkan rakyat Palestina menderita.

Serangan Hamas telah memicu keputusan bahwa Komisi Eropa terpaksa menarik semua bantuan untuk Palestina. Tapi, Borrell kemudian meminta keputusan itu untuk ditinjau ulang.

Borrell mengepalai European External Service. Dia mengatakan peninjauan tidak boleh menyebabkan pendanaan bantuan untuk Otoritas Palestina, pemerintahan yang diakui oleh komunitas internasional.

"Merupakan kesalahan besar, di saat kritis ini, jika menghentikan dukungan kami terhadap Otoritas Palestina," katanya.

"Saat ini korban jiwa di Gaza semakin bertambah. Situasi kemanusiaan sangat buruk. Kita harus mendukung lebih banyak, bukan lebih sedikit," tambahnya.

Secara umum, wilayah Palestina terbagi menjadi dua wilayah yakni Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tepi Barat dikuasai Otoritas Palestina, sedangkan Hamas yang dimasukkan dalam daftar teroris menguasai Gaza.

Borrell menegaskan, UE tidak bekerja sama dengan Hamas. Tapi dia menekankan, UE harus tetap memberi bantuan kepada warga sipil Palestina. Mencabut bantuan pendanaan terhadap semua warga Palestina adalah tidak adil dan tidak produktif, kata Borrell. 

UE adalah donatur eksternal terbesar bagi Palestina. Tahun lalu, mereka menggelontorkan sekitar 283 juta euro atau sekitar Rp4,7 triliun. Bantuan itu diberikan kepada Otoritas Palestina dan badan utama PBB untuk pengungsi, dikutip dari Reuters.

Pengumuman untuk menghentikan bantuan ke Palestina telah mendapat kritik dari beberapa pemerintah UE. Komisaris Hongaria Oliver Verhelyi yang mengeluarkan pengumuman itu disebut belum berkonsultasi dengan komisioner lainnya.