Uni Eropa Tolak Klaim Penumpukan Tentara Armenia di Azerbaijan

Perwakilan UE di Kaukasus Selatan Toivo Klaar menekankan bahwa situasi di perbatasan Armenia-Azerbaijan masih kondusif. 

"Kami mendapat konfirmasi dari EUMA bahwa tidak ada pergerakan yang tidak wajar di perbatasan kedua negara. Ini adalah tujuan utama misi untuk menyediakan transparansi situasi terkini dan membangun kepercayaan. Semua masih terbuka untuk mengajak otoritas kedua negara," terangnya, dikutip Armen Press.

Pada saat yang sama, EUMA sudah menambah personel misi perdamaian yang berpatroli di perbatasan Armenia-Azerbaijan. 

"EUMA sudah mengirimkan personel tambahan di perbatasan sisi Armenia untuk memonitor dan melaporkan terkait pergerakan yang tidak wajar di area tersebut," ungkapnya. 

Selain ditolak oleh EUMA, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Armenia juga menepis tudingan Azerbaijan soal penumpukan pasukan di perbatasan kedua negara. 

"Pernyataan dari Azerbaijan soal penumpukan personel militer aktif, artileri, kendaraan lapis baja, dan peralatan tempur lain di perbatasan negara tidak sesuai dengan realita di lapangan," terangnya, dikutip RFE/RL. 

Pihaknya menambahkan bahwa situasi terkini di sepanjang perbatasan negara masih stabil. Armenia juga tidak melihat adalah kepentingan mendesak untuk meningkatkan pertahanan di perbatasan. 

Azerbaijan secara sepihak mengklaim bahwa Armenia terus meningkatkan jumlah pasukan di perbatasan. Pihaknya menyebut terdapat sejumlah kendaraan tempur yang ditempatkan di sepanjang perbatasan negara. 

"Armenia telah mengaktivasi TAG1 sebagai bentuk upaya peringatan provokasi militer. Maka dari itu tentara Azerbaijan akan menekan segala bentuk provokasi dari Armenia tersebut," ujarnya. 

"Kami mengulang kembali bahwa tanggung jawab penuh atas ekskalasi situasi di perbatasan dan segala kemungkinan provokasi ada pada Armenia beserta seluruh pendukung di belakangnya," tambahnya. 

Sebelumnya, Azerbaijan dan Rusia sudah mengecam rencana pertemuan trilateral antara Armenia, Uni Eropa (UE), dan Amerika Serikat (AS). Pertemuan itu disebut akan menyulitkan proses persetujuan perjanjian perdamaian kedua negara.