Uni Eropa akan Diskusikan Pencabutan Sanksi Terhadap Suriah

13 Jan 2025, 17:49 WIB

Pri Saja

ilustrasi bendera Suriah (Pexels.com/Ahmed akacha)

Intinya sih...

Menteri Luar Negeri UE sepakat bahas pencabutan sanksi terhadap Suriah pada Januari 2025.
Pertemuan di Riyadh melibatkan diplomat Eropa dan Timur Tengah untuk membicarakan pencabutan sanksi.
Jerman kucurkan bantuan Rp834 miliar untuk bantuan makanan, tempat penampungan darurat, dan perawatan medis di Suriah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) sepakat akan membahas penghapusan sanksi terhadap Suriah pada akhir Januari 2025. Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, mengatakan hal tersebut pada Minggu (12/1/2025).

Pembahasan mengenai sanksi terhadap Suriah dilakukan pada pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Para diplomat tinggi Eropa dan Timur Tengah berkumpul untuk membicarakan hal itu.

Saudi menyerukan pencabutan sanksi karena sanksi itu dinilai akan merusak pemulihan Damaskus yang sedang melaksanakan transisi politik setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan bulan lalu.

1. Penghapusan sanksi demi membangun Suriah

Pertemuan di Riyadh adalah pertemuan pertama regional terkait Suriah sejak Presiden Assad digulingkan. Pertemuan melibatkan Turki, Prancis, UE, dan PBB.

Dilansir Middle East Eye, pemerintahan transisi Suriah telah menyerukan diakhirinya sanksi guna membangun kembali negaranya setelah 14 tahun terlibat perang saudara yang menghancurkan.

Maher Khalil al-Hasan, Menteri Perdagangan Suriah, mengatakan bahwa negara itu menghadapi bencana jika sanksi tidak dicabut. Damaskus membutuhkan investasi tingkat tinggi dalam industri, energi dan minyak. Dia juga menyatakan bahwa sanksi AS menghambat impor gandum.

2. Pencabutan sanksi tergantung transisi politik di Suriah

Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, yang merupakan tuan tumah pertemuan, menyerukan pencabutan sanksi. Ini karena sanksi menghambat aspirasi rakyat Suriah untuk pembangunan dan rekonstruksi.

Dilansir Associated Press, Kallas dari UE mengatakan bahwa pertemuan akan digelar oleh blok UE pada 27 Januari untuk membahas cara meringankan sanksi terhadap Suriah.

"Namun, ini harus diikuti dengan kemajuan nyata dalam transisi politik yang mencerminkan Suriah dalam segala keragamannya," katanya.

3. Jerman janjikan Rp834 miliar untuk Suriah

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock ikut hadir dalam pertemuan. Dia mengatakan bahwa sanksi terhadap antek-antek Assad harus tetap berlaku. Namun dia menyerukan pendekatan cerdas terhadap sanksi.

"Warga Suriah kini membutuhkan dividen cepat dari peralihan kekuasaan, dan kita terus membantu mereka di Suriah yang tidak memiliki apa pun, seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun saat perang saudara," katanya, dikutip Deutsche Welle.

Baerbock mengatakan bahwa Berlin akan menyediakan tambahan dana 50 juta Euro (Rp834 miliar) untuk bantuan makanan, tempat penampungan darurat dan perawatan medis.

Baerbock telah berkunjung ke Damaskus dan mengatakan bahwa pencabutan sanksi terhadap Suriah oleh UE akan bergantung pada penerapan proses politik inklusif yang kini dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam (HTS).

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.