Upaya Indonesia dan ASEAN Keluarkan Myanmar dari Konflik

Selaras dengan pengakuan para pemimpin ASEAN, Retno mengatakan bahwa tidak ada kemajuan signifikan dari implementasi 5PC dalam menangani konflik Myanmar.

Setelah melakukan diskusi, para pemimpin ASEAN menyepakati pembentukan troika (tiga serangkai) untuk keberlanjutan penanganan isu Myanmar ini.

“Karena semua paham bahwa tidak bisa dalam satu tahun situasi ini akan berubah. Karena komitmen ASEAN untuk terus membantu rakyat Myanmar, maka disepakati pembentukan troika antara ketua sekarang, ketua sebelumnya, dan ketua selanjutnya,” tutur Retno.

ASEAN juga mendesak agar kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Myanmar segera dihentikan serta mempertahankan keterwakilan non-politis Myanmar di ASEAN. Dengan kata lain, junta militer Myanmar tidak akan diundang untuk hadir di pertemuan tingkat menteri dan pemimpin.

Dengan berpindahtangan keketuaan ASEAN dari Indonesia ke Laos, Jakarta bersikeras tetap membantu Vientiane ke depannya. Terlebih karena pembentukan troika sudah disepakati.

“Yang terbaru (dari upaya bantu Myanmar) adalah perlunya keberlanjutan, ditekankan harus ada sustainability. Jadi karena ada mekanisme troika itu, kita (Indonesia) akan tetap membantu Laos. Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 juga mulai ikut bekerja jadi nanti mereka bisa melanjutkan apa yang sudah kita bangun,” ucap seorang diplomat senior Kementerian Luar Negeri RI, kepada beberapa awak media, di sela KTT ASEAN kemarin.

Sementara itu, keketuaan ASEAN tahun 2026 yang seharusnya dipegang oleh Myanmar, dialihkan ke Filipina. Manila pun menegaskan sudah siap menjadi ketua tiga tahun lagi.

“Tidak mungkin mereka menjadi ketua jika tidak berprogres. Kita lihat dalam keputusan tersebut, kita tetap membuka peluang (untuk jadi ketua, jika ada kemajuan),” katanya.

Diplomat senior ini mengaku, dari 145 pendekatan yang sudah dilakukan Indonesia, di antaranya adalah pertemuan dengan junta militer Myanmar, meski tak dijabarkan di mana lokasi dan kapan pertemuan tersebut berlangsung.

“Ada beberapa hal penting terkait pendekatan inklusif, intensif dan ekstensif. Semua kita minta masukan. Kalau dulu hanya bicara dengan militer saja, sekarang kita ajak semua pihak berpartisipasi, dan ini sepengetahuan militer,” tutur dia.

Bahkan, lanjutnya, junta pun menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan dengan beberapa pihak di Myanmar tersebut. Dalam pendekatan ini, Indonesia mengaku sudah bertemu dan berbicara dengan sejumlah pihak seperti kelompok etnis, partai politik serta CSO.

“Salah satu yang kita bahas adalah bagaimana menghentikan kekerasan. Kita bahas bagaimana kalau kita mulai dari denouncing violence, kalau memang gencatan senjata itu susah. Sudah ada pembicaraan ke sana, tapi ini harus dibicarakan dengan semua pihak,” ungkapnya.

Di sisi lain, pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja menilai, seharusnya Indonesia bisa melibatkan masyarakat sipil untuk membantu menyelesaikan konflik Myanmar ini.

“Melibatkan masyarakat sipil ini bisa menjadi cara efektif untuk menembus Myanmar. Kita memang harus tahu pemetaan politik di Myanmar itu seperti apa,” kata Dinna, kepada IDN Times, beberapa waktu lalu.

Dinna juga berpendapat bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini adalah momentum di mana Indonesia bisa memegang kendali untuk membantu Myanmar keluar dari konflik.

“Tahun depan itu Laos, mereka tidak punya resources, tidak punya dana, tidak ada orang. Gimana mereka bisa bantu Myanmar? Makanya tahun ini momentumnya Indonesia,” tutur dia.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo menekankan, meski masih ada konflik Myanmar di ASEAN, isu tersebut tidak menghalangi Asia Tenggara untuk menjadi pusat pertumbuhan. 

“Apakah sudah tepat mengingat masih ada urusan Myanmar? Tepat. Sangat tepat, karena di tengah rivalitas dan ketegangan geopolitik dunia butuh poros agar tetap berputar pada jalurnya,” kata Jokowi, dalam konferensi pers usai gelaran KTT ASEAN, awal September lalu.

“Dan ASEAN punya potensi besar untuk itu karena pertumbuhan kita bertumbuh di ASEAN, di atas rata-rata dunia. Bonus demografi juga ada, stabilitas politik juga terjaga, dan saya melihat jadi tugas Indonesia bersama negara ASEAN lainnya memastikan bahwa kapal ASEAN harus terus berlayar,” sambungnya.

Pernyataan Jokowi ini diamini oleh Menlu Retno, yang mengatakan bahwa banyak hal yang dihasilkan di KTT ASEAN kali ini, mayoritas adalah kebutuhan dari masyarakat.

“Misalnya proteksi migran, proteksi Anak Buah Kapal (ABK), jejaring desa, inisiatif kesehatan dan membangun ekosistem EV di antara negara ASEAN, serta dengan mitra,” kata Retno.

Retno juga menegaskan bahwa keketuaan Indonesia juga menguatkan sejumlah pilar-pilar yang ada seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan keuangan.