Jakarta, IDN Times – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat menjadi 1.138 orang. Data tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers perkembangan harian, Sabtu (27/12/2025).
Selain korban meninggal dunia, BNPB juga mencatat 163 orang masih dinyatakan hilang, sementara jumlah warga terdampak yang harus mengungsi mencapai 449.846 jiwa. Proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan, meskipun peluang ditemukannya korban di kawasan permukiman dinilai semakin kecil.
“Untuk beberapa kawasan permukiman, persentase kemungkinan masih adanya jasad yang belum ditemukan sudah sangat kecil,” ujar Abdul Muhari.
Berdasarkan data rinci BNPB, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar. Di provinsi tersebut, tercatat 511 korban meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 429.577 jiwa mengungsi.
Kabupaten Aceh Utara mencatat korban terbanyak dengan 212 orang meninggal, disusul Aceh Tamiang 85 orang, Aceh Timur 57 orang, dan Bener Meriah 30 orang. Jumlah pengungsi terbesar di Aceh juga berasal dari Aceh Utara yang mencapai 166.820 jiwa, serta Aceh Tamiang 150.484 jiwa.
Di Sumatra Utara, BNPB mencatat 365 korban meninggal dunia, 60 orang hilang, dan 10.354 jiwa mengungsi. Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 127 orang meninggal dan 37 orang hilang.
Daerah lain yang juga mencatat korban jiwa signifikan, antara lain Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara. Jumlah pengungsi terbanyak di Sumatra Utara berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan 2.671 jiwa.
Sementara itu, Sumatra Barat mencatat 262 korban meninggal dunia, 72 orang hilang, dan 9.935 jiwa mengungsi. Kabupaten Agam menjadi wilayah paling terdampak dengan 163 korban meninggal, 38 orang hilang, dan 4.316 jiwa mengungsi. Disusul Padang Pariaman dan Kabupaten Padang yang juga mencatat korban jiwa dan pengungsi dengan jumlah signifikan.
Abdul Muhari mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pencocokan data korban secara by name by address berdasarkan catatan kependudukan. Data ini akan menjadi dasar penetapan hak-hak ahli waris, termasuk santunan, relokasi permukiman, dan bantuan hunian.
“Pemerintah daerah berdasarkan data catatan sipil terus melakukan identifikasi dan pencocokan data korban by name by address,” ujarnya.
BNPB menegaskan, upaya pencarian, penanganan pengungsi, serta pemenuhan hak korban terus berjalan tanpa mengenal waktu. Pemerintah pusat dan daerah disebut tetap bekerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak.
“Kami menyampaikan doa dan simpati yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” ujarnya.