Jakarta, IDN Times- Rusia dituduh menyebarkan propaganda di Kota Mariupol yang telah berhasil dikuasai beberapa waktu sebelumnya. Rusia dikabarkan menyebar beberapa mobil van yang membawa televisi besar untuk menjalankan aksinya.
Mobil tersebut ditempatkan di beberapa titik yang ramai penduduk, misalnya titik di mana warga setempat memperoleh bantuan kemanusiaan.
Televisi tersebut akan menayangkan acara-acara televisi pemerintah Rusia atau segmen obrolan politik, yang membenarkan operasi militer Vladimir Putin di Ukraina.
Melalui van tersebut, Rusia juga berusaha menginformasikan kepada masyarakat mengenai larangan-larangan yang akan mulai diterapkan.
Beberapa klip yang ditampilkan dalam video, yang dibagikan oleh TASS, memberi tahu penduduk bahwa menyentuh helikopter tempur Rusia adalah tindakan yang dilarang keras, dilansir dari Newsweek.
Rusia dinilai sedang berusaha mempercepat integrasi wilayah yang baru dikuasainya menjadi bagian Federasi Rusia.
Layanan pers Kementerian Situasi Darurat Rusia mengatakan, van yang disebut "kompleks bergerak" tersebut dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan informasi warga Mariupol.
Selama hampir tiga bulan, penduduk Mariupol disebut mengalami kekosongan informasi akibat kurangnya pasokan listrik.
Kementerian Darurat Rusia menyatakan, ada tiga kompleks bergerak yang beroperasi di wilayah tersebut. Satu di antaranya dipasang permanen dan dua lainnya berkeliling ke berbagai bagian Kota Mariupol untuk menyebar informasi.
"Juga, kompleks semacam itu beroperasi di distrik Volnovakha dan Krasnolimansky. Mereka menyiarkan berita dari saluran televisi federal dan republik, memberikan informasi bagi penduduk, dan menampilkan kartun dan dongeng kepada anak-anak," kata Kementerian Darurat Rusia.
Petro Andryushchenko, penasihat Wali Kota Mariupol Ukraina, merespon tindakan Rusia ini dengan menyebutnya sebagai sinisme tingkat tertinggi. Petro menyebut bahwa pemerintah Rusia tak dapat memenuhi kebutuhan para warga sehingga mencekoki mereka dengan kebohongan.
Tindakan Rusia ini dinilai sebagai usaha lebih lanjut untuk mengintegrasikan kota-kota yang baru direbut seperti Mariupol.
Rusia juga baru-baru ini telah mengesahkan dokumen yang akan mempermudah perolehan kewarganegaraan Rusia bagi penduduk Mariupol, Kherson, dan Zaporizhzhia. Tindakan Kremlin ini dinyatakan ilegal oleh pemerintah Ukraina.
“Penerbitan paspor secara ilegal merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta norma dan prinsip hukum humaniter internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan pada Rabu (25/5/2022), dilansir dari The Guardian.