Usai Penembakan Christchurch, Warga Serahkan Ribuan Senjata

Menurut keterangan otoritas berwenang yang dikutip The Guardian, sejak pertama kali program buyback dilangsungkan pada pertengahan Juli kemarin, sudah ada lebih dari 10.000 senjata api yang diserahkan kepada pemerintah. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan untuk melancarkan skema buyback tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran hampir Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.

Dengan ini, maka beberapa jenis senjata api, termasuk senjata semi-otomatis, berstatus ilegal. ABC News melaporkan warga Selandia Baru pertama kali menyerahkan senjata mereka dalam suatu acara khusus di Christchurch yang hanya berjarak beberapa kilometer dari tempat kejadian perkara. Setelahnya, lebih dari 70 acara yang sama diselenggarakan di berbagai lokasi.

Dalam sebuah pernyataan resmi, kepolisian Selandia Baru mengaku "sangat bahagia" dengan respons masyarakat dan para pemilik senjata api yang positif.

"Kami berharap, berdasarkan apa yang orang Australia katakan kepada kami soal pengalaman [pembelian senjata kembali] yang mereka alami di pertengahan 1990-an, bahwa kami akan menerima lonjakan besar di awal, menurun di tengah, kemudian melonjak lagi di akhir," ujar Deputi Komisioner, Mike Clement.

"Awalnya, beberapa orang mengeluh dan tidak begitu melihat perlunya perubahan hukum. Namun, saya kira mereka kini membuka diri terhadap fakta bahwa keputusan sudah dibuat dan ini adalah arah yang diambil oleh Selandia Baru," lanjut Clement.

Walau trennya terlihat baik, tapi ada juga kelompok masyarakat yang menganggap reformasi senjata ini tidak adil terhadap pemilik senjata. Misalnya, pemilik retail senjata terbesar di Selandia Baru, Gun City, yang justru membuka cabang di dekat lokasi penembakan. Polisi juga mengatakan bahwa di Gun City lah pelaku, Brenton Tarrant, memperoleh senjatanya.

Gun City pun sempat memprotes kebijakan ini dengan menyebutnya sebagai proses tak masuk akal dan tak demokratis. Pemiliknya, David Tipple, memimpin penandatanganan petisi pemilik senjata dan permintaan untuk pemerintah menginvestigasi bagaimana Tarrant bisa memperoleh izin. Dalam petisi itu, ia menyebut perlu ada periode konsultasi publik mendalam soal perubahan peraturan senjata api di Selandia Baru.

Pihak lainnya yang memprotes skema buyback ini adalah Nicole McKee dari Dewan Pemilik Senjata Api Berlisensi (COLFO). Menjelang acara pengumpulan senjata pertama pada bulan lalu, ia mengaku banyak pemilik senjata api yang patuh hukum tidak diajak bicara tentang perubahan peraturan maupun program pembelian kembali itu.

"Ada 250.000 orang anggota kami di Selandia Baru dan ketika Anda menambahkan anggota keluarga dan mereka yang terdampak (aturan) ini—kita bicara soal lebih dari satu juta orang— jadi saya pikir kami punya hak bicara," ucap McKee. "Kami sama sekali tak senang dengan paket kompensasi yang ditawarkan pemerintah. Ini tak adil dan tak masuk akal."

Walau dengan berbagai pro dan kontra, Ardern menerima pujian dari berbagai pihak karena sangat cepat dan tegas dalam merespons penembakan itu. Tak berapa lama setelahnya, ia mengumumkan reformasi senjata yang ia yakini akan mencegah kejadian serupa terjadi di Selandia Baru.

Hanya dalam hitungan minggu, parlemen Selandia Baru menyepakati perlunya perubahan peraturan tersebut, termasuk pelarangan senjata semi-otomatis dan pengadaan skema buyback. Peraturan ini lolos setelah melalui voting di parlemen pada April dengan 119 orang setuju dan hanya satu saja yang menolak.