Yerusalem, IDN Times - Program bantuan U.S. Agency for International Development (USAID), pada hari Jumat (01/02) menghentikan seluruh operasi bantuan kemanusiaannya ke wilayah Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Penghentian program bantuan USAID diakibatkan karena sudah mencapai batas operasi pelaksanaan seperti yang diatur dalam legislasi anti terorisme terbaru Amerika Serikat, seperti yang dilansir dari Reuters.
Dikutip dari AlJazeera, keputusan berhentinya program bantuan USAID ke wilayah Palestina diakibatkan undang-undang anti terorisme terbaru Amerika Serikat yang telah membuat batas berakhirnya program bantuan kemanusiaan tersebut hingga tanggal 31 Januari 2019.
Undang-undang anti terorisme terbaru AS ini yang dikenal dengan Anti-Terrorism Clarification Act (ATCA) membuat aksi pemberian bantuan asing AS ke wilayah tertentu menjadi sulit karena penerima bantuan akan lebih mudah tersangkut dengan tuntutan hukum tersebut. Sekarang dengan tindakan Pemerintah Amerika Serikat yang mulai memperketat aliran dana bantuan kemanusiannya, hal ini menjadi masalah besar untuk seluruh masyarakat Palestina yang membutuhkan.
"Atas permintaan Otoritas Palestina, kami telah menghentikan beberapa proyek dan program tertentu di Tepi Barat dan Gaza yang didanai dengan bantuan dibawah pengawasan ATCA", ujar seorang Pejabat AS. Ia juga menambahkan bahwa, "semua bantuan USAID di Tepi Barat dan Gaza telah berhenti".
Berhentinya aliran bantuan kemanusiaan USAID ke Palestina akan menyisakan efek negatif jangka panjang. Satu-satunya pemberi donor bantuan kemanusiaan terbesar bagi Palestina, USAID sekarang harus menghentikan bantuan tahunannya sebesar $60 juta akibat jatuh tempo yang diberikan undang-undang anti terorisme terbaru kongres AS, Anti-Terrorism Clarification Act (ATCA).
USAID adalah badan utama yang mengelola bantuan asing AS ke wilayah Palestina, dimana badan ini sendiri sudah menghabiskan sekitar $268 juta dalam proyek perkembangan sektor publik serta swasta di Gaza dan Tepi Barat pada tahun 2017 lalu, dilansir dari Reuters. Meskipun begitu, sejak akhir Juni 2018 bantuan USAID mengalami pemotongan besar karena peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintahan Amerika Serikat.
Pencabutan program USAID di Palestina oleh Pemerintah Amerika Serikat menyisakan banyak pertanyaan dan kekhawatiran terjadinya krisis kemanusiaan. Sampai saat ini setelah pernyataannya, Pemerintah AS mengakui masih belum ada mempersiapkan kelanjutan program USAID untuk kembali berjalan di wilayah Palestina.
Tidak hanya itu, Kedutaan Besar AS sendiri di Yerusalem belum mengambil keputusan tentang rencana peletakan pegawai misi USAID di Palestina kedepannya. Hamas sebagai salah satu kelompok paling berpengaruh di Gaza mengutuk aksi penghentian program USAID dan menanggap tindakan itu sebagai "uang terpolitisasi".