Venezuela Bentuk Divisi Militer untuk Rebut Wilayah Esequibo

Dalam kesempatan itu, Maduro menyampaikan pembentukan Zodi (Zona de Defensa Integral) Guyana Esequibo. Ia pun mengumumkan bahwa wilayah tersebut memiliki ibu kota di Tumeremo, kota tambang di negara bagian Bolivar. 

"Zodi Guyana Esequiba resmi dibentuk dengan tiga area pembangunan, di mana secara militer dan administrasi akan bergantung pada Región de Defensa Integral (Redi) di Guyana," ungkap Maduro, dikutip EFE.

Ia menambahkan bahwa Zodi adalah divisi militer di teritori tersebut yang akan bekerja untuk melindungi wilayah Guyana Esequibo. Tak ketinggalan, Maduro juga menunjuk Jenderal Alexis Rodriguez Cabello sebagai pemimpin di area tersebut. 

Namun, Venezuela masih merencanakan menamai wilayah seluas 160 ribu km persegi tersebut. Diketahui wilayah sengketa itu sudah berada di bawah kontrol Inggris sejak 1899 dan diberikan kepada Guyana pada 1960-an. 

Pada saat yang sama, Maduro juga menginstruksikan dimulainya eksplorasi sumber daya alam di wilayah sengketa dengan Guyana itu. Ia sudah mengotorisasi perusahaan minyak negara, PDVSA dan perusahaan baja negara CVG agar membentuk divisi di area tersebut. 

"Dua perusahaan milik negara akan langsung memroses pembentukan divisi PDVSA Esequibo dan CVG Esequibo. Kemudian, kami akan memproses izin operasional eksplorasi migas dan tambang di Guyana Esequibo," terangnya, dikutip Reuters.

Selain itu, Maduro juga tengah mengajukan Undang-Undang (UU) untuk mengontrol legislasi di wilayah baru itu agar perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di perairan Guyana Esequibo segera pergi dalam 3 bulan. 

Sementara itu, Guyana sudah memproduksi 400 ribu barel minyak per harinya. Negara Amerika Selatan itu juga merencanakan akan lelang kepada perusahaan asing yang akan melakukan pengeboran migas di pesisir Guyana Esequibo pada tahun ini. 

Menanggapi referendum di Venezuela dan langkah dari Maduro, Presiden Guyana Irfaan Ali mengatakan sudah berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman kedaulatan dan kemerdekaan politik negaranya. 

"Saya mengajak Anda dalam membantu soal klaim yang tidak dilandasi hukum dari Venezuela atas wilayah Guyana Esequibo yang meliputi dua per tiga dari teritori nasional Guyana saat ini," ungkap Ali.

Dilansir France24, Kejaksaan Agung Guyana Anil Nandlall mengatakan bahwa segala bentuk tindakan hasil dari referendum, kami akan membutuhkan sebuah tempat di Dewan Keamanan PBB sebagai pihak yang terdampak. 

Ia menambahkan bahwa Guyana akan mengajukan Pasal 41 dan 42 dalam Piagam PBB yang mengotorisasi sanksi atau memperbolehkan aksi militer dalam mengembalikan keamanan dan menjaga perdamaian internasional.